Padang Pariaman Targetkan Deklarasi ODF Akhir 2017

id #Sanitasi #Air Bersih #BAB Sembarangan

Bupati Padang Pariaman Ali Mukni (tengah) dan Ketua Akkopsi Joserizal (tiga dari kiri) foto bersama seusai diskusi tentang sanitasi dan daerah bebas dari BABS. (c)

Padang Pariaman (Antarasumbar) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan deklarasi daerah yang Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan pada akhir 2017, sebagai wujud komitmen terhadap akses sanitasi dan air bersih.

Komitmen yang dilakukan pemerintah daerah, membutuhkan dukungan semua pihak agar bisa tercapai, dan bukan sekadar hanya stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Bupati Padang Pariaman Ali Mukni menyampaikan hal ini saat dialog terkait program sanitas pada Senin (21/8) yang dihadiri Ketua Assosiasi Kota Kabupaten Peduli Sanitasi (Akkopsi) Joserizal, Sekdakab Pariaman Hanibal.

Selain itu, Kadis Kesehatan, Perwakilan Bappeda, Dinas PU, Dinas Perizinan Terpadu dan ESDM, serta unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Zainal Abadi dan Sri Ambarwati dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakata (LP2M).

"Padang Pariaman harus mencapai akses universal tahun 2019, dimana tidak ada lagi yang tidak terakses air bersih," kata Ali Mukni.

Jadi, mengatasi masalah BABS menjadi prioritas, sebab kebiasaan itu menjadi pemicu berbagai penyakit, penyebab kurang gizi. Banyaknya prilaku BABS akan menjadi kondisi yang bertolak belakang dengan Padang Pariaman Sehat yang telah lama jadi slogan dan telah menjadi percontohan ditingkat nasional.

Justru itu, menurut dia, untuk mengatasi persoalan BABS akan menghadapi sejumlah kendala seperti kebiasaan masyarakat yang buang air besar ke sungai, kekolam. Termasuk juga masalah belum tersedianya akses di masyarakat dan juga di sekolah-sekolah, sehingga butuh setiap pihak berkontribusi menyelesaikannya.

Bupati mengatakan, ke depan akan dibuatkan regulasi sehingga akhir tahun 2017 ada sejumlah Korong (Jorong, red) yang mampu mendeklarasikan sebagai kawasan yang bebas dari BABS.

Dalam data yang dihimpun, saat ini Padang Pariaman memiliki rapor yang belum menggembirakan soal sanitasi dalam data yang ada belum ada Nagari yang ODF, Padang Pariaman masih memiliki Akses Sanitasi Layak 59,61 persen, Open Defecation/BABS (OD) sebesar 40,39 persen. Hanya sekitar 20.690 KK yang BABS.

"Kita akan berupaya 2019 Padang Pariaman stop BABS," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Akkopsi Joserizal menyebutkan Padang Pariaman memiliki pemerintahan yang telah banyak melakukan pembangunan fisik, dipimpin oleh sosok yang memiliki mimpi jauh ke depan agar tetap menjadikan persoalan sanitasi prioritas.

Menurutnya sanitasi dapat menjadi tolok ukur jati diri daerah, jika sanitasi buruk maka jatidiri daerah ikut buruk.

Mantan Walikota Payakumbuh itu, menegaskan sanitasi adalah persoalan kesehatan yang mesti jadi perhatian, jika ada satu saja yang buang air besar sembarangan, sebenarnya telah membayar 25 juta/tahun untuk dampaknya.

"Indonesia saat ini telah mengalami kerugian akibat sanitasi sekitar 29 triliun/tahun. Dalam sanitasi perlu perhatian terhadap strategi, komitmen, kerja sama dan koordinasi, memanfaatkan peluang-peluang yang bisa diambil oleh daerah baik dari donor maupun program pemerintah, memiliki target, dan memperhatikan aspek teknis," katanya.

Perwakilan dari LP2M Zainal Abadi menyebutkan, agar bisa tercapai ODF pemerintah daerah, khususnya di Sumbar tidak bisa hanya menjadikan stop BABS sebagai program.

Namun, harus menjadi pengarusutamaan sehingga semua pihak dan lintas sektor bergerak untuk menuju daerah yang bebas dari BABS. Bahkan, tak kalah pentingnya pemerintah daerah harus merumuskan regulasi dan penguata Kelompok Kerja (Pokja) air minum dan penyehatan lingkungan karena keduanya punya peran penting dala pencapaian BABS.

"LP2M dan Akkopsi siap untuk melakukan pendampingan dalam merumuskan dan membuat regulasi dan penguatan Kelompok Kerja (Pokja) air minum dan penyehatan lingkungan tersebut," ujarnya. (*)


Pewarta :
Editor: Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar