Kementerian LHK Gugah Masyarakat Kelola Sampah Wisata, Termasuk Warga Sumbar

Kuta, Bali (Antara Sumbar) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menggugah masyarakat dan perusahaan agar berpartisipasi mengelola sampah dengan baik dan menjaga kebersihan di kawasan tujuan wisata yang ada di daerahnya masing-masing, hal ini juga berlaku bagi warga Sumatera Barat

"Untuk mewujudkan generasi sayang lingkungan, saya mengajak semua masyarakat ikut menangani permasalahan sampah ini, khususnya di kawasan destinasi wisata," kata Direktur Persampahan dari Kementerian LHK Sudirman dalam acara Bali Big Eco Weekend (BBEW) di Kuta, Bali, Jumat (28/7).

Ia mengakui, permasalahan sampah di Indonesia menjadi isu nasional, mengingat timbunan sampah yang terus meningkat ini, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi pada sektor industrial.

Secara nasional gambaran komposisi sampah di Indonesia berdasarkan data Kementerian LHK masih didominasi sampah organik 60 persen, sampah plastik 14 persen dari total timbunan sampah kurang lebih 64 juta ton setiap tahunnya.

Tren timbulan sampah plastik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir juga meningkat terutama di daerah perkotaan yang sebelumnya hanya mencapai 11 persen pada Tahun 2005, menjadi 15 persen pada Tahun 2015.

Untuk sumber sampah utama, lanjut dia, 48 persen berasal dari rumah tangga dan 24 persen berasal dari pasar tradisional sisanya dari kegiatan perkantoran dan lainnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa, sampah yang dihasilkan dari sektor informal yaitu rumah tangga dan pasar yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Pengelolaan sampah yang kurang baik disumbernya membuat potensi bahaya untuk lingkungan yang bermuara dari sungai menuju laut. Namun, saat ini banyak orang sudah perduli bahaya sampah, setelah Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang luar dalam upaya ini.

"Dahulu yang perduli sampah sedikit, namun sekarang Kementerian seperti Menko Maritim dan Menko Perekonomian juga membicarakan masalah sampah dan diikuti pengusaha yang jufa mulai bergerak untuk ini, artinya apa yang kita inginkan digulirkan sejak beberapa tahun lalu bahwa Indonesia harus bersih sampah Tahun 2020," katanya.

Ia mengatakan, destinasi destinasi wisata yang berhimpitan dengan masalah laut pasti sampahnya banyak sekali. "ini yang masih harus kita bergerak bersama-sama," ujarnya.

Untuk sepuluh kawasan strategi nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yakni kawasan Borobudur di Magelang, Mansalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Tanjung Kalayang yang harus didukung pengolahan sampah dan lingkungan lebih baik.

"Kementerian LHK sedang menyusun target-target 10 destinasi wisata untuk upaya ini, namun karena keterbatasan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami dapat berapa target bagaimana menyelesaikan masalah sampah yang dimulai dari Pulau Seribu, Danau Toba dan Labuhan Bajo," katanya.

Pihaknya sangat senang, karena adanya inisiatif dari Coca-Cola Amatil Indonesia untuk upaya ini dan pemerintah menyediakan kebijakanterkait dalam rangka mendukung 10 destinasi wisata ini.

Kedepan, pihaknya akan dibuatkan Asian Games bebas sampah agar membuat semangat prestasi untuk menjaga lingkungannya agar bebas dari sampah.

"Yang paling penting adalah perlu adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan untuk menciptakan destinasi wisata pantai dan laut yang bersih, nyaman dan sehat, sehingga menarik minat turis lokal maupun internasional termasuk masyarakat bersama-sama memilah sampahnya secara bijaksana," katanya.

Hal ini dilakukan, agar destinasi wisata di Idonesia menjadi bersih dan sehat dan nyaman. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang dengan sampah pasal 9, mengatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah.

Namun, dalam upaya ini perlu dukungan dan tindakan yang signifikan dalam lapangan sampah nasional dalam melibatkan berbagai sektor baik formal maupun informal. "Pengolahan sampah menjadi sangat penting pantai dan laut melalui revolusi mental ini Perpres 11 Tahun 2007," katanya.

Instrumen lain yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengurangi timbunan sampah plastik ke pantai dan laut adalah, melalui edukasi dalam penerapan prinsip prinsip 3R melalui mekanisme program bank sampah disekitar destinasi wisata.

"Aat ini ada 4.280 bank sampah di 30 provinsi yang ada di Indonesia dan terdata kurang lebih 300 kolaborator di Indonesia yang berperan dalam melakukan aktivitas terkait isu tentang pengolahan sampah. Inisiatif masyarakat ini merupakan indikasi bahwa, masyarakat berubah dan melakukan perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya. (*)