Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), M Nurnas mengatakan kawasan wisata bahari terpadu wisata Mandeh, Pesisir Selatan membutuhkan rencana detail tata ruang agar pembangunan di daerah tersebut lebih tertata dan tidak merusak lingkungan.
"RDTR untuk kawasan Mandeh belum ada dan beberapa waktu lalu daerah tersebut sempat dihebohkan dengan kasus perusakan hutan bakau, untuk itu pembuatan RDTR daerah wisata tersebut harus segera dimulai agar kejadian seperti itu tidak terulang," katanya di Padang, Jumat.
Ia menilai kesempatan Mandeh untuk berkembang cukup besar, terbukti dengan tingginya keinginan masyarakat lokal maupun nasional hingga manca negara untuk mengunjungi daerah tersebut terutama saat hari besr seperti libur lebaran.
Mandeh, terangnya memiliki peluang yang bagus untuk menjadi kawasan wisata yang diperhitungkan di Indonesia, namun seluruhnya mesti melalui proses dan termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
Dalam pembangunan infrastruktur dan sarana itulah biasanya terjadi penyalahan aturan sehingga pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyaraat, terangnya.
Untuk itu, jika RDTR-nya sudah ada maka pihak terkait yang mengurus pembangunan Mandeh ini dapat mengacu pada hal itu sehingga tidak terjadi lagi saling salah menyalahkan jika ada kesalahan yang dibuat.
"Kami sudah sampaikan ini kepada pemerintah provinsi, hendaknya cepat ditanggapi karena peluang Mandeh untuk maju cukup besar," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi agar segera berkoorinasi dengan semua instansi terkait untuk pembentukan RDTR itu seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Kehutan, Badan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Kalau bisa segera karena Mandeh ini butuh pembangunan yang memiliki standar untuk wisatawan," sebutnya.
Beberapa waktu lalu 1,2 hektare hutan bakau di Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dirusak, perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengatakan saat ini kasus tersebut sedang diselidiki oleh Kepolisian Daerah Sumbar namun belum ada penetapan tersangka.
"Sudah banyak yang diperiksa mulai dari wali nagari, kepala dinas dan saya sendiri," kata dia. (*)
Berita Terkait
Bupati Rusma Yul Anwar apresiasi solidaritas Serdadu Pesisir Selatan
Jumat, 19 April 2024 18:43 Wib
Pemerintah salurkan 388 ton beras untuk tangani dampak banjir
Kamis, 18 April 2024 17:00 Wib
Pemkab Tanah Datar kembali salurkan bantuan warga terdampak banjir bandang di Pesisir Selatan
Rabu, 3 April 2024 18:22 Wib
Bupati Solok serahkan bantuan ke korban longsor di Pesisir Selatan
Minggu, 31 Maret 2024 10:22 Wib
Kadis Pendidikan Sumbar di Pesisir Selatan : Dukungan semua pihak maksimalkan Pesantren Ramadhan
Minggu, 31 Maret 2024 5:09 Wib
Bawaslu Pesisir Selatan sebut Pileg dan Pilpres berjalan baik
Jumat, 29 Maret 2024 19:45 Wib
Pemkot Solok serahkan bantuan untuk korban longsor di Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 16:40 Wib
Pemkab Tanah Datar kirim 40 orang relawan bencana ke Pesisir Selatan
Kamis, 28 Maret 2024 15:46 Wib