Sumbar Upayakan Sinkronisasi Program Pembangunan dengan Perantau

id Perantau, Pembangunan Daerah, Sumbar

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya menyinkronkan program pembangunan dengan sifat primordial perantau yang cenderung lebih mendahulukan membantu keluarga dibanding masyarakat kampungnya secara umum.

"Primordialisme bisa menjadi kendala untuk program pembangunan yang melibatkan perantau, tetapi bisa juga menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan, tinggal menyesuaikannya," kata Kepala Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumbar, Luhur Budianda di Padang, Kamis.

Salah satu program yang memungkinkan, menurut dia adalah program dana desa yang salah satunya mendorong terbangunnya Badan Usaha Milik Desa/Nagari untuk memaksimalkan potensi daerah.

Badan Usaha Milik Desa/Nagari itu selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau negari juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan nagari.

Koperasi juga dinilai bisa menjadi solusi dalam sinkronisasi program pemerintah dengan primordialisme perantau Minang.

"Perantau bisa didorong untuk memperkuat modal BUMDes/Nagari atau koperasi untuk memajukan kampung dan meningkatkan kesejahteraan sanak keluarganya," tambahnya.

Ia menyakini program pembangunan pada ruang lingkup yang lebih kecil yaitu desa atau nagari, lebih bisa menyentuh keinginan perantau untuk ikut membangun daerah, karena lebih dekat dengan keluarga dan kaum yang ingin mereka bantu.

"Konsep ini akan coba kita sosialisasikan kembali pada masyarakat nagari, terutama perantau agar bisa terwujud," ujarnya.

Selain konsep itu, Budi mengatakan pihaknya juga sedang berusaha untuk melakukan pendataan ulang perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan negara lain.

"Selama ini data perantau ini memang sulit divalidkan karena beberapa faktor seperti perantau yang seringkali pindah daerah dan ada yang memang tidak ingin di data," terangnya.

Ke depan, dengan berkoordinasi dengan organisasi perantau dan pemerintah nagari, desa serta kelurahan.

Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah saja. Perlu keterlibatan swasta dan juga perantau.

Ia mengajak perantau agar lebih aktif bekerjasama membangun Sumbar. (*)