Selama Operasi Ramadniya, Polisi Bukittinggi Keluarkan 198 Tilang

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengeluarkan 198 bukti pelanggaran (tilang) terhadap pelanggar lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ramadniya pada 19 Juni hingga 4 Juli 2017.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi, AKP Sukur Hendri Saputra di Bukittinggi, Rabu (5/7), mengatakan pelanggaran tercatat dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa pengendara roda dua tidak memakai helm, surat kendaraan tidak lengkap, melawan arus, berbonceng lebih dari satu orang dan berkendara melebihi batas kecepatan.

Pada umumnya pelanggaran dilakukan oleh pengendara dengan rentang usia 21 sampai 25 tahun sebanyak 62 orang dan 26 sampai 30 tahun sebanyak 44 orang.

"Sebanyak 38 orang di antara para pelanggar adalah pegawai negeri sipil dan 47 orang dari pelajar dan mahasiswa," katanya.

Kaur Bin Ops Satlantas Polres Bukittinggi, Iptu Dedi Kurnia menambahkan selama pelaksanaan Operasi Ramadniya secara umum berjalan tertib dan lancar meskipun terdapat beberapa titik kemacetan sebagai imbas dari peningkatan volume kendaraan.

"Fasilitas parkir yang tersedia dan jalan tidak dapat menampung tingginya volume kendaraan sehingga memunculkan parkir liar di sana-sini dan menghambat pengaturan lalu lintas," katanya

Meski demikian, menurutnya melalui rekayasa lalu lintas yang diberlakukan kemacetan dapat segera terurai.

Operasi Ramadniya merupakan bentuk kegiatan yang bersifat kemanusiaan karena memberikan pelayanan bagi masyarakat saat libur lebaran.

Dalam kegiatan itu kepolisian memfokuskan pengamanan pada tiga objek yaitu menjaga kestabilan harga pangan, kamtibmas yang kondusif dan kelancaran arus lalu lintas.

Sebelumnya Wali Kota setempat M Ramlan Nurmatias menyampaikan apresiasi atas kinerja personel kepolisian bersama TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya menciptakan kondisi kondusif melalui Operasi Ramadniya.

"Dalam pantauan yang dilakukan oleh kepala OPD pun tidak ada laporan adanya masalah serius," katanya. (*)