Indonesia Siap Jawab Isu Larangan Sawit

id Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Kelapa Sawit

Indonesia Siap Jawab Isu Larangan Sawit

Perkebunan kelapa sawit Bumiarjo, Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc/16.)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia akan siap menjawab persoalan mengenai ekspor larangan sawit ke Eropa kepada parlemen Uni Eropa.

"Indonesia perlu menjawab isu-isu yang dilempar oleh laporan (parlemen) Uni Eropa," kata Airlangga seusai rapat koordinasi membahas persiapan kunjungan Presiden ke Eropa di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan klarifikasi itu akan dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia.

Ia menjelaskan pembicaraan tersebut juga akan melibatkan para pimpinan eksekutif dari Uni Eropa agar permasalahan larangan sawit ke Eropa menjadi lebih jelas.

Selain itu, koordinasi dengan parlemen Uni Eropa penting terkait penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.

"Tema selain sawit adalah pembahasan CEPA, karena pada akhirnya pembahasan CEPA membutuhkan keputusan parlemen. Jangan sampai itu diganggu parlemen," kata Airlangga.

Salah satu agenda Presiden ke Eropa pada Juli 2017 adalah untuk memberikan penjelasan kepada parlemen Uni Eropa terkait larangan ekspor sawit Indonesia.

Sebelumnya, delegasi Tim Komite Perdagangan Internasional (INTA) parlemen Uni Eropa ini mengunjungi Indonesia pada Mei 2017 untuk mendapatkan wawasan mengenai pengembangan kelapa sawit Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Uni Eropa melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit di Riau serta melakukan pertemuan dengan pemerintah serta perwakilan dari parlemen.

Sewaktu melakukan kunjungan ke DPR, delegasi bahkan memberikan penjelasan bahwa resolusi parlemen Uni Eropa mengenai "Report on Palm Oil Deforestation of Rainforest" bersifat tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum tetap.

Juru bicara delegasi parlemen Uni Eropa Sajjad Karim mengatakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kesalahpahaman yang terjadi terkait pengelolaan industri kelapa sawit.

"Sudah terlihat jelas, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan dari perspektif kami, Uni Eropa, terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Kami mengharapkan kunjungan ini telah memberikan pencerahan dari sudut pandang Uni Eropa," katanya.

Karim mengharapkan pertemuan maupun berbagai diskusi yang telah dilakukan bisa menjadi landasan penting untuk mendorong penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia dengan Uni Eropa.

"Kami merasa pertemuan hari ini bisa mendorong pembahasan politik yang lebih dinamis terkait negosiasi CEPA, karena ini bisa menjadi win-win solution bagi Uni Eropa dengan Indonesia," ungkapnya.

Selama ini, Indonesia telah mengembangkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dijalankan secara mandatory bagi seluruh perkebunan sawit, meski saat ini standar tersebut belum diakui secara internasional.

Para pelaku industri terus membuka diri untuk meningkatkan substansi dan pemanfaatan ISPO agar mendapat pengakuan dunia, terutama dari Uni Eropa yang saat ini merupakan importir kelapa sawit terbesar kedua bagi Indonesia. (*)