Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin, didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan regulasi sekolah selama lima hari dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden.
"Di dalam penyusunannya, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain," kata Ma'ruf Amin dalam jumpa pers usai menemui Presiden Jokowi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017 yang meregulasi waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter.
Ma'ruf menambahkan pemberlakuan regulasi tersebut akan menunggu Perpres. Peraturan Presiden nantinya akan memperkuat sejumlah lembaga pendidikan Islami seperti Madrasah Diniyah.
"Nanti akan bisa dirumuskan bentuk penguatan dan kerja samanya seperti apa dan aturan-aturan tambahan apa nanti yang akan dimunculkan dalam rangka melakukan penguatan," ucap Ma'ruf, menjelaskan.
Sementara itu Muhadjir menjelaskan, saat ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 belum dilaksanakan.
Muhadjir juga menjelaskan Presiden Jokowi menyetujui usulan Mendikbud terkait upaya penyelarasan libur sekolah dengan libur pegawai sehingga Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai hari libur masyarakat melalui PP No. 19 Tahun 2017.
Berdasarkan PP tersebut, disebutkan jam mengajar guru menjadi 40 jam kerja dalam seminggu dan rencananya berlaku mulai tahun ajaran baru. (*)
Berita Terkait
MUI Sumbar dorong pemimpin dunia terus serukan kemerdekaan Palestina
Rabu, 10 April 2024 12:31 Wib
MUI: Secara astronomis bulan sudah nampak memungkinkan Rabu 1 Syawal
Selasa, 9 April 2024 18:49 Wib
Kemenag Solok lakukan pengawasan JPH serentak untuk wajib halal 2024
Minggu, 7 April 2024 14:05 Wib
MUI minta pemangku kepentingan beri literasi soal produk boikot
Minggu, 31 Maret 2024 14:10 Wib
MUI: Penggunaan istilah dan simbol agama harus pada tempat yang pas
Selasa, 26 Maret 2024 9:09 Wib
LPPOM MUI sertifikasi halal 18.701 perusahaan sepanjang 2023
Kamis, 18 Januari 2024 18:03 Wib
MUI Sumbar hadirkan Bachtiar Nasir di tausiah keummatan Palestina Adalah Kita
Minggu, 12 November 2023 5:30 Wib
MUI keluarkan fatwa haram produk pendukung agresi Israel
Sabtu, 11 November 2023 5:20 Wib