Jakarta, (Antara Sumbar) - Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terkait Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bila dalam proses kerjanya mengabaikan pandangan publik terhadap komisi yang memberantas kejahatan luar biasa tersebut.
"KPK masih mendapat kepercayaan publik yang besar. Sudah semestinya partai-partai politik yang memiliki fraksi di DPR menangkap aspirasi rakyat tersebut bukan malah mengabaikannya," kata Peneliti Pusat Laboratorium Politik Indonesia Mohammad Hailuki di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bila partai politik mengabaikan suara publik bisa jadi akan ada kesenjangan kepercayaan publik terhadap sistem politik Indonesia.
"Jika itu terjadi maka dapat berdampak pada gagalnya konsolidasi demokrasi kita, karena demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya komitmen politik yang kuat dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi," katanya.
Menurutnya, komitmen tersebut terutama seharusnya datang dari partai politik yang berkuasa saat ini di pemerintahan.
"Yang ironisnya mereka justru saat ini menjadi motor utama pansus angket KPK," kata Luki.
Luki menegaskan apapun keputusan pansus angket KPK pada akhirnya tetap harus dijalankan oleh pemerintah yang di dalamnya juga dijalankan oleh koalisi partai politik pengusul pansus angket.
Sementara terkait dengan respons KPK, Luki mengingatkan bahwa pansus ini seharusnya tidak dibawa ke ranah politik sehingga KPK tak perlu menanggapi pembentukan Pansus ini secara politis.
"Sedangkan DPR melalui Pansus angket pun harus fokus dan lurus kepada pengawasan pengelolaan anggaran dan kinerja KPK tanpa mempolitisir kepada hal-hal lainnya," tegas Luki. (*)
Berita Terkait
Fraksi Demokrat kecewa dengan sikap Gerindra tarik diri dari hak angket
Senin, 10 Januari 2022 13:35 Wib
Fraksi Gerindra tarik diri dari pengusul hak angket kepada Gubernur Sumbar
Senin, 10 Januari 2022 10:59 Wib
DPRD Sumbar agendakan paripurna hak angket soal surat sumbangan
Senin, 20 September 2021 21:33 Wib
Segera di DPRD Sumbar, paripurna hak angket soal surat sumbangan ditandatangani gubernur
Senin, 20 September 2021 18:24 Wib
Terkait hak angket soal surat gubernur Sumbar, ini penilaian Legislator PKS
Jumat, 17 September 2021 19:22 Wib
Ini penilaian legislator F-PKS, terkait hak angket surat sumbangan Gubernur Sumbar
Selasa, 14 September 2021 19:08 Wib
Ini Fraksi DPRD Sumbar yang ajukan hak angket permintaan sumbangan bertandatangan gubernur
Selasa, 14 September 2021 13:31 Wib
Tiga fraksi DPRD Sumbar ajukan hak angket persoalan surat sumbangan bertandatangan gubernur
Selasa, 14 September 2021 11:59 Wib