Legislator : Sosialisasi Pilkades Harus Digencarkan

id Pilkades

Legislator : Sosialisasi Pilkades Harus Digencarkan

Ilustrasi - Pilkada. (Antara)

Pariaman, (Antara Sumbar) - Anggota DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fitri Nora meminta pemerintah setempat menggencarkan sosialisasi pemilihan kepala desa atau pilkades untuk memaksimalkan pelaksanaannya.

"Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya surat suara tidak sah atau dibatalkan dalam pilkades serentak beberapa waktu," kata dia di Pariaman, Sabtu.

Ia menilai pelaksanaan Pplkades di Kota Pariaman selama ini kurang sosialisasi sehingga banyak suara masyarakat yang terpaksa dibatalkan.

Padahal, katanya, kesalahan tersebut banyak terjadi akibat masyarakat melakukan pencoblosan suara tanpa membuka lebar surat suara sehingga menyebabkan terdapat lebih dari satu tanda coblos.

"Ini disebabkan surat suara yang tipis serta panitia pelaksana tidak mencontohkan tata cara pencoblosan pada masyarakat," katanya.

Secara umum, dia menjelaskan, seharusnya kesalahan adanya lebih dari satu tanda coblos itu tidak langsung menyebabkan pembatalan suara sebab selagi pencoblosan tidak mengenai gambar calon, hal itu tidak masalah.

Hal ini mengacu pada hasil konsultasi DPRD setempat dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sistem pemilihannya memang diakui di Indonesia dan pemilihan hingga tingkat pemerintahan terbawah mengacu kepadanya.

"Jadi kalau tanda coblos atau lubangnya mengenai gambar lebih dari satu orang barulah tidak sah. Jika hanya sekedar kotak calon lain, itu tidak masalah," ujar dia.

Ia menjelaskan kekeliruan yang terjadi tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi pilkades selama ini sehingga hal itu perlu diubah.

Apalagi masalah tersebut menjadi sumber kekeliruan di sejumlah desa seperti Desa Pauh Timur, Tunggal Selatan, Bato, Koto Marapak dan Sungai Kasai.

"50 persen permasalahan hanya disebabkan surat suara dicoblos tanpa dibuka seutuhnya oleh masyarakat," ujarnya.

Akibatnya banyak warga mengeluhkan pemimpin desa terpilih bukanlah pilihan sebagian besar masyarakat desa setempat.

"Ke depan perlu diubah dengan memaksimalkan sosialisasi. Untuk pendanaan, DPRD Pariaman siap menganggarkan," ujarnya. (*)