Realisasi Pendapatan 2016 Pemkot Pariaman 103,61 Persen

Pariaman, (Antara Sumbar) - Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), tahun anggaran 2016 mencapai Rp621,5 miliar atau 103,61 persen dari target sebesar Rp599,8 miliar.

"Pencapaian pendapatan 2016 ini naik Rp48,06 miliar atau 8,38 persen dari 2015 yang hanya terealisasi Rp573,4 miliar," kata Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman di Pariaman, Kamis.

Ia mengatakan total pencapaian pendapatan tahun anggaran 2016 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pendapatan yang berasal dari PAD, katanya, terealisasi Rp29,6 miliar atau 89,13 persen dari target Rp33,2 miliar.

Ia menjelaskan PAD tersebut terdiri dari Rp6,6 miliar pajak daerah, Rp3,371 miliar retribusi daerah, Rp4, 846 miliar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Rp14,8 miliar lain-lain PAD yang sah.

Secara umum, pencapaian PAD 2016 mengalami penurunan Rp216,5 juta atau 0,72 persen dari realisasi tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp29,8 juta.

Kemudian, sumber lain yang juga mendominasi realisasi pendapatan daerah Kota Pariaman ialah pendapatan transfer yang merupakan bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil.

Ia menjelaskan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

"Bahkan kontribusi dana perimbangan tersebut mencapai 95 persen terhadap pendapatan daerah Kota Pariaman per tahun," ujarnya.

Selain itu, untuk belanja daerah tahun anggaran 2016, ujarnya, terealisasi Rp588,6 miliar atau 91,61 persen dari target Rp642,5 miliar atau jumlah itu naik Rp32,6 miliar atau 5,88 persen dari 2015 dengan realisasi Rp555,9 miliar.

"Untuk keseluruhan pelaksanaan APBD 2016 telah diperiksa BPK RI perwakilan Sumbar dan Pariaman menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pelaksanaan APBD 2016 oleh pemerintah setempat tersebut yang telah tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Kami sudah menjadwalkan pembahasan LKPD pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 itu melalui Badan Musyawarah sehingga seluruh pihak terkait hendaknya mematuhi jadwal tersebut," ujarnya. (*)