Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan siap diperiksa dan memberikan keterangan kepada KPK terkait kasus dugaan suap pejabatnya kepada BPK untuk predikat WTP.
"Kita harus dukung proses hukum yang berlaku di KPK. Termasuk saya pun kalau diminta keterangan atau mau disidik atau apa, saya welcome," Eko Putro Sandjojo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.
Ia sendiri mengaku pasrah jika BPK berniat mengaudit ulang kementeriannya pasca-kasus dugaan suap pejabatnya kepada auditor BPK.
"Itu kewenangan BPK, silakan ditanyakan ke BPK," katanya.
Eko berpendapat dengan dana yang diduga digunakan sebagai suap tidak akan bisa mempengaruhi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sebab kata dia, predikat WTP memerlukan proses pemeriksaan yang panjang.
"Dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan tim melalui prosedur-prosedur ketat. Jadi saya tidak melihat. Tapi ya lagi-lagi karena sudah menjadi polemik saya serahkan kepada BPK saja. Saya welcome mau diaudit lagi atau mau pakai yang ada," katanya.
Ia sendiri menegaskan sejak awal telah menerapkan program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap yang baru saja terjadi itu mengingatkan semua jajarannya untuk tidak lagi main-main dalam soal integritas.
"Persoalan ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua supaya jangan main-mainlah soal masalah integritas. Karena saya sudah membuka seluas-luasnya kepada KPK untuk masuk di kementerian saya," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap kejadian tersebut bisa menjadi efek untuk meningkatkan pengawasan internal termasuk memperbaiki sistem pengawasan yang sudah ada.
Eko sendiri selama ini menganggap Inspektur Jenderal Kemendes Sugito yang terlibat kasus tersebut sebagai sosok yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena terkenal disiplin dan jujur.
"Kalau Pak Gito itu termasuk orang yang menjadi garda terdepan sebetulnya dalam pemberantasan korupsi, disiplin, orangnya juga jujur. Saya juga enggak tahu, ini bukan korupsi, nyuap malah gitu kan. Itu saya juga enggak tahu kenapa. Ini yang perlu kita review. Saya juga enggak bisa lupakan jasa beliau dalam bersih-bersih di Kemendes ini walaupun sangat disayangkan ada kejadian ini," katanya.
Eko menegaskan tidak ingin mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan sehingga pihaknya akan terus mengikuti proses hukum tersebut. (*)
Berita Terkait
Astro-Eko-Tourism Bonjol, BMKG Percayakan HMD ke 74 di Pasaman
Sabtu, 16 Maret 2024 6:09 Wib
Eko Yuli raih medali perak angkatan snatch di IWF Grand Prix II 2023
Kamis, 7 Desember 2023 8:52 Wib
Lifter Ricko dan Eko Yuli mulai perburuan medali Asian Games Hangzhou
Minggu, 1 Oktober 2023 5:11 Wib
Eko Yuli raih dua perak di Kejuaraan Dunia IWF 2023
Jumat, 8 September 2023 9:49 Wib
Indonesia kunci slot jadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Angkat Besi
Selasa, 16 Mei 2023 7:49 Wib
Klarifikasi LHKPN, eks pejabat Bea Cukai Eko Darmanto penuhi panggilan KPK
Selasa, 7 Maret 2023 11:29 Wib
Selasa pekan depan, KPK klarifikasi LHKPN Eko Darmanto
Jumat, 3 Maret 2023 17:18 Wib
Suka pamer kemewahan di medsos, KPK akan undang Eko Darmanto untuk klarifikasi LHKPN
Kamis, 2 Maret 2023 21:42 Wib