BPS : Usaha di Sumbar Didominasi UMK

id BPS, Usaha, Sumbar, UMK

Padang, (Antara Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan usaha di provinsi itu didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mencapai 501 ribu atau 98,60 persen dari total 593 ribu usaha yang ada.

"Dari hasil Sensus Ekonomi 2016 berdasarkan lapangan usaha didominasi oleh perdagangan besar dan eceran yang mencapai 269 ribu usaha atau 45,49 persen," kata Kepala BPS Sumbar, Sukardi di Padang, Senin.

Ia menyebutkan untuk Usaha Menengah dan Besar di Sumbar berdasarkan hasil sensus tercatat hanya 8.300 atau 1,4 persen.

Kemudian kategori usaha terbanyak kedua adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 114,6 ribu usaha, lanjut dia.

Ia menyampaikan berdasarkan wilayah jumlah usaha terbanyak berada di Padang mencapai 93.652 usaha, lalu Kabupaten Agam 56.723 usaha, Kabupaten Limapuluh Kota 47.916 usaha dan Kabupaten Tanah Datar 45.891 usaha.

"Dari sisi tenaga kerja lapangan usaha perdagangan dan eceran menyerap pekerja paling besar mencapai 422 ribu orang atau 33,87 persen diikuti industri pengolahan 186 ribu orang, dan penyediaan jasa akomodasi serta makan dan minum 183 orang," kata dia.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengemukakan data statistik sensus ekonomi merupakan tolok ukur berhasil atau gagalnya program pemerintah dalam bidang ekonomi, sehingga harus dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

"Berdasarkan statistik ini, kita bisa memperkuat perekonomian daerah," lanjutnya.

Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa lari dari data BPS, karena data tersebut adalah satu-satunya yang diakui secara nasional bahkan internasional.

"Meski daerah punya data sendiri, yang berbeda dengan BPS, tetapi yang digunakan wajib data BPS," tambahnya.

Ia mengemukakan jika berdasarkan data statistik Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah tonggak perekonomian Sumbar, maka ke depan kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk pemberdayaan sektor itu.

Salah satu upaya adalah dengan sinkronisasi dengan bidang lain yang menjadi fokus daerah, diantaranya pariwisata.

"Kami berharap sinkronisasi ini bisa memberikan hasil maksimal dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya. (*)