Wagub: Daerah Bisa Sandang Kembali Status Tertinggal

id Nasrul Abit

Wagub: Daerah Bisa Sandang Kembali Status Tertinggal

Wagub Sumbar Nasrul Abit. ( Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit mengingatkan daerah yang baru terlepas dari daerah tertinggal bisa kembali menyandang status tersebut jika tidak memperhatikan perbaikan infrastruktur, pendidikan dan sarana prasarana kesehatan.

"Kita dapat bocoran dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) terkait hal itu. Ini harus jadi perhatian serius baik provinsi maupun kabupaten," katanya di Padang, Kamis.

Sebelumnya, menurut dia ada delapan daerah tertinggal di Sumbar, yakni Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Dharmasraya.

Pada 2015, lima daerah dinyatakan keluar dari status itu, masing-masing Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Sijunjung dan Dharmasraya.

"Saat ini kita masih berupaya semaksimal mungkin mengeluarkan tiga daerah lagi dari status tertinggal. Tetapi jangan sampai nanti daerah yang sudah lepas, jadi tertinggal lagi," tambahnya.

Ia menerangkan peringatan dari kementerian itu harus disikapi dengan aksi nyata. Bidang-bidang yang dinilai kurang, harus diperbaiki secepatnya melalui program yang sinergis antara provinsi dan kabupaten.

Sesuai data yang ada, terangnya saat ini untuk Pasaman dan Kabupaten Solok masih ada daerah yang masuk kategori daerah tertinggal. Karena itu dua kabupaten ini harus berpacu untuk memperbaiki hal tersebut.

"Lepas dari daerah tertinggal bukan hanya keinginan kabupaten, tetapi juga harga diri Pemprov Sumbar," katanya.

Sementara untuk tiga daerah yang masing tertinggal yaitu Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Mentawai juga harus terus didorong untuk bisa keluar dari status itu.

"Kita terus melakukan koordinasi dengan kabupaten ini agar secara bertahap bisa meningkatkan nilai dari 27 indikator yang masuk penilaian daerah tertinggal," tambahnya.

Ia menilai dari tiga kabupaten itu, Mentawai yang paling berat, karena daerahnya berbentuk kepulauan.

"Kita sudah tinjau Mentawai. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasana pendidikan dan kesehatan serta pengadaan air bersih," ujarnya.

Khusus untuk Mentawai, Sumbar menurut dia telah meminta bantuan dari pemerintah pusat, karena sulit untuk membangun mengandalkan APBD kabupaten dan provinsi. (*)