Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengingatkan pejabat dan pegawai di seluruh kantor pemerintahan nagari (desa adat) di daerah itu untuk mematuhi jam kerja agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
"Jangan sampai pejabat datang terlambat, lalu pulang kerja lebih awal. Contoh pelayanan dimulai pukul 09.00 WIB dan pulang 15.00 WIB. Itu tidak boleh," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah setempat, Asril AP di Pulau Punjung, Jumat.
Hal itu disampaikan karena mendapat laporan dari masyarakat beberapa kantor wali nagari tidak mengikuti aturan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat saat melakukan pengurusan di kantor pelayanan pemerintah tersebut.
Ia menjelaskan jam pelayanan untuk hari kerja Senin hingga Kamis dimulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB, sedangkan Jumat mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.30 WIB, karena Jumat memiliki waktu istirahat lebih panjang.
Sebagai tindaklanjut dari aduan tersebut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan mengeluarkan surat edaran terkait jam pelayan kantor pemerintah nagari sehingga diharapkan tidak ada laporan miring tentang pelayanan pemerintah.
"Pemerintah nagari bagian dari pemerintahan daerah di tingkat paling bawah, sehingga jam kerja di kantor wali nagari itu sama dengan jam kerja pemerintah daerah." ungkapnya.
Ia berharap pemerintah nagari dapat menyesuaikan aturan jam pelayanan dengan pemerintah daerah berdasarkan surat edaran yang akan dikeluarkan.
Mengimbau pejabat di pemerintah nagari mengikuti aturan pakaian dinas guna adanya keseragamam antara pemerintah tertinggi hingga pemerintah terendah.
Ia menjelaskan untuk Senin dan Selasa seluruh pejabat memakai PDH kuning khaki lengkap dengan tanda pangkat dan jabatan, Rabu memakai baju putih, Kamis memakai batik, dan Jumat memakai pakaian muslim.
"Semua aturan jam kerja dan pakaian dinas itu berlaku untuk seluruh pejabat di lingkungan Kabupaten Dharmasraya," tambahnya. (*)
Berita Terkait
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib
Kemenkumham mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Selasa, 26 Maret 2024 13:40 Wib
Bupati Agam lantik 116 pejabat upaya optimalkan pelayanan publik
Kamis, 21 Maret 2024 16:28 Wib
Bupati Dharmasraya raih gelar Magister Administrasi Publik UNAND
Selasa, 12 Maret 2024 16:17 Wib
MK tegaskan berupaya maksimal kembalikan kepercayaan publik
Jumat, 8 Maret 2024 15:56 Wib
Hadir di Forum Konsultasi Publik DPMPTSP, Ekos Albar : Wujud Komitmen Pemko Padang Terhadap Pelayanan Publik
Selasa, 5 Maret 2024 13:53 Wib
Diskominfo Solok adakan Monev PPID tingkatkan keterbukaan informasi
Selasa, 5 Maret 2024 5:14 Wib
Mendagri ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Minggu, 3 Maret 2024 16:57 Wib