Pemkab Tanah Datar Raih Penghargaan Pangripta Nusantara

id BUpati Tanah Datar

Pemkab Tanah Datar Raih Penghargaan Pangripta Nusantara

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi (kiri) bersama Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah (kanan) memperlihatkan Piala dan Piagam Perhargaan Pangripta Nusantara di Padang. (Antara Sumbar/Irfan Taufik)

Batusangkar, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar meraih penghargaan Pangripta Nusantara dari Pemerintah Provinsi Sumbar yang terbaik dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2017.

"Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh aparatur sipil negara atas prestasi ini," kata Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi di Batusangkar, Sabtu.

Ia menyebutkan prestasi ini dijadikan momentum bagi Pemkab Tanah Datar untuk melaksanaan hal-hal yang telah direncanakan itu dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Ia mengungkapkan faktor yang menjadikan Pemkab Tanah Datar menjadi yang terbaik dalam penyusunan RKPD karena sudah mempergunakan perencanaan secara elektronik (e-planning).

"Dua tahun terakhir, perencanaan elektronik telah dimanfaatkan dan disempurnakan dalam melaksanakan RKPD kita, sehingga dalam penyusunan rencana kerja memang sudah matang diawal dan tidak ada program yang naik di jalan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Tanah Datar, Alfian Jamrah mengatakan RKPD yang dinilai itu adalah dokumen dengan bobot nilai 40 persen dan presentase mempertahankan dokumen 60 persen.

"Perencanaan elektronik menjadi penyumbang nilai yang tertinggi, sehingga prestasi ini dapat diraih," katanya.

Ia menjelaskan Pemkab Tanah Datar pernah meraih prestasi serupa Terbaik III pada 2014 dan 2015, dan pada tahun ini meraih Terbaik I Sumbar dan bahkan masuk 15 nominasi tingkat nasional.

Ia menyampaikan paramater lain yang dinilai dalam RKPD diantaranya konsistensi, keterukuran, keselarasan, proses dari bawah, proses dari atas, proses teknoratik, proses politis, presentasi, bahan tayang, dokumen pendukung dan proses mempertahankan waktu tanya jawab.

"Ke depan kita akan berusaha melaksanakan RKPD semaksimal mungkin, sehingga tidak hanya perencanaan yang terbaik juga diikuti pelaksanaan dan pelaporan yang terbaik juga dan Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam pengelolaan keuangan dapat diraih," katanya. (*)