Dinkes: 9.730 KK Padang Tidak Memiliki Jamban

Padang, (Antara Sumbar) - Dinas Kesehatan Kota Padang, Sumatera Barat, mengemukakan sebanyak 9.730 Kepala Keluarga (KK) di daerah itu tidak memiliki jamban dan masih memanfaatkan aliran sungai untuk keperluan mandi cuci dan kakus (MCK).

"Data ini kami ambil dari setiap puskesmas yang terdapat pada 11 Kecamatan, dua daerah terbanyak berasal dari Kecamatan Kuranji dan Pauh," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padang, Melinda Wilma di Padang, Kamis.

Ia menyebutkan ada juga golongan KK yang sudah memiliki jamban namun masih belum dikatakan layak yang berjumlah 2.863 KK. Mereka tersebar di Kecamatan Padang Barat, Koto Tangah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, dan Padang Selatan.

Ia mengatakan KK yang dihitung dalam data tersebut yakni jumlah setiap Kepala Keluarga yang terdapat pada satu rumah.

Dengan kata lain, jamban yang dimiliki satu rumah harus sama dengan jumlah KK yang tinggal.

Sebagian besar kelurahan yang belum memiliki fasilitas jamban layak tersebut berada pada kawasan yang dilalui oleh sungai atau pun irigasi besar.

Ia menjelaskan meskipun di dalam rumahnya warga tersebut sudah memiliki jamban namun pembuangannya masih pada aliran sungai atau irigasi, masih belum memenuhi standar kelayakan karena untuk dikatakan layak jamban ini harus memiliki bak penampungan (septic tank).

Untuk saat ini, kata Melinda, pihaknya sedang menyosialisasikan pemakaian jamban layak kepada masyarakat dan juga berupaya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar di sungai.

Menurutnya setelah diberikan penyuluhan tentang bagaimana pentingnya mempunyai jamban yang layak di setiap rumah, tindakan selanjutnya yakni mengimbau para warga untuk aktif pada kegiatan kelurahan dan membuat program demi membangun kesehatan bersama.

"Karena jelas kami tidak bisa berbuat banyak untuk mendirikan jamban untuk warga, kami hanya bisa memberikan penyuluhan bagaimana dampak jika tidak menjaga kebersihan lingkungan terlebih pada pemukiman yang dekat aliran sungai," katanya.

Ia mengusulkan jika ingin mendapatkan bantuan warga bisa mengajukannya program kepada pemerintahan kota melalui dinas terkait untuk membangun jamban setiap kelurahan.

"Karena masalah kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak, sehingga kita butuh keterlibatan pihak lain untuk membantu para warga yang kurang mampu tersebut agar bisa memiliki jamban keluarga," ujarnya.

Sementara salah seorang warga Kuranji Padang, Peri, memilih buang air besar di sungai karena sejak kecil sudah terbiasa.

"Kalau di sungai airnya lebih banyak, sedangkan di jamban rasanya kurang nyaman," ujarnya.

Ia menyadari kebiasaan buang air besar di sungai kurang baik bagi kesehatan, namun pada sisi lain ini merupakan kebiasaan warga yang sudah lama berlangsung. (*)