Padang, (Antara Sumbar) - Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Oni Yulfian menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh Pesisir Selatan adalah rencana strategis, namun hingga saat ini belum pernah diusulkan.
"Kita memang sangat serius untuk mewujudkan Mandeh sebagai salah satu KEK di Indonesia. Namun karena syaratnya banyak, sekitar 17 item dan belum bisa kita penuhi, maka KEK Mandeh belum pernah diusulkan pada Dewan Nasional KEK," katanya di Padang, Rabu.
Menurutnya salah satu syarat yang diwajibkan untuk bisa menetapkan sebuah kawasan menjadi KEK adalah ketersediaan lahan seluas 400 hektare dalam satu hamparan.
"Kawasan Mandeh luasnya mencapai 18 ribu hektare, karena itu dinilai berpotensi besar untuk KEK. Bahkan sudah ada kawasan Bukik Ameh yang diproyeksikan untuk itu," kata dia.
Hanya saja, menurut Oni hingga saat ini kawasan satu hamparan seluas 400 hektare yang dibutuhkan untuk KEK di Kawasan Bukik Ameh itu masih belum jelas.
"Kawasan Bukik Ameh itu luasnya juga mencapai 1.340 hektare dan belum jelas bagian mana yang akan dibebaskan untuk KEK," ujar dia.
Ia mengatakan kejelasan letak lahan yang diproyeksikan untuk KEK itu sangat penting karena akan berkaitan dengan perencanaan, salah satunya untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu.
"Kalau lahannya tidak jelas, tidak mungkin membuat perencanaannya," katanya.
Ia berharap lahan untuk KEK tersebut bisa segera jelas, karena anggaran untuk pembebasan lahannya telah tersedia dalam APBD Sumbar dan APBD Pesisir Selatan 2017.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumbar, Hansasri mengatakan anggaran pendukung untuk pengembangan Mandeh memang telah masuk dalam APBD 2017, tidak saja pada Dinas Pariwisata, tetapi juga di Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup.
"Pembangunan kawasan wisata memang harus lintas sektoral, karena itu anggarannya ada pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya.
Namun ia mengakui penganggaran itu agak terlalu cepat karena lahan yang akan dibebaskan untuk KEK hingga saat ini belum jelas.
"Harusnya lahannya jelas dulu, baru dianggarkan pembebasannya. Tetapi karena sudah dianggarkan kita berharap pembebasannya bisa dilakukan tahun ini," ujarnya.
KWT Mandeh merupakan salah satu destinasi unggulan di Sumbar yang banyak dilirik oleh investor. Untuk pengembangannya direncanakan akan diusulkan masuk KEK. Namun hingga saat ini masih belum bisa terlaksana. (*)
KEK Kawasan Mandeh Belum Pernah Diusulkan
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian. (Antara/Miko Elfisha)
