Jakarta, (Antara Sumbar) - Pemerintah Indonesia mengecam pemberlakuan undang-undang Israel yang memberikan landasan hukum bagi status pemukiman ilegal yang dibangun di atas wilayah milik Palestina yang diduduki Israel.
Undang-undang yang dikenal dengan "Regulation Bill" disahkan oleh parlemen Israel Knesset pada 7 Februari 2017, demikian pers yang tercantum dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.
Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi Israel untuk secara retroaktif mengesahkan status dan memberikan kekebalan hukum bagi ribuan bangunan pemukiman ilegal yang telah dibangun oleh Israel di tanah dan wilayah Palestina sejak dimulainya pendudukan Israel pada 1967.
"Pemberlakuan Undang-Undang tersebut jelas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) 2334 (2016) mengenai pemukiman ilegal Israel yang dibangun di wilayah Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur," kata pernyataan pers Kemlu RI.
Resolusi DK PBB tersebut dan berbagai resolusi terkait lainnya telah menegaskan bahwa pembangunan pemukiman illegal di wilayah Palestina yang dijajah Israel sejak 1967 tidak memiliki legalitas hukum dan merupakan pelanggaran serius hukum internasional. Untuk itu, DK PBB menyerukan Israel agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan pemukiman ilegal.
Pemerintah RI meyakini bahwa "Regulation Bill" akan menjadi hambatan serius bagi proses perdamaian yang komprehensif, adil dan berkelanjutan, serta menghalangi perwujudan Solusi Dua Negara (two-state solution) sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Konferensi Perdamaian Timur Tengah di Paris pada 15 Januari 2017.
"Penerapan sepihak Undang-Undang ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dikhawatirkan dapat memprovokasi terjadinya ketegangan, bentrokan dan kekerasan di wilayah pendudukan," kata pernyataan pers Kemlu RI.
Untuk itu, Pemerintah RI menyerukan PBB dan masyarakat internasional agar tidak berdiam diri dan segera mengambil sikap dan langkah tegas terhadap kebijakan Israel tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan semangat internasional untuk proses perdamaian di Timur Tengah.
Sebagai salah satu negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan masyarakat internasional dalam mendukung proses perdamaian antara Palestina dan Israel. (*)
Berita Terkait
Israel katakan tidak akan lakukan gencatan senjata di Gaza
Selasa, 26 Maret 2024 11:22 Wib
Hamas sambut baik resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadhan
Selasa, 26 Maret 2024 9:07 Wib
Israel lancarkan operasi militer baru di Khan Younis, Gaza selatan
Senin, 25 Maret 2024 11:57 Wib
Israel izinkan akses terbatas ke Masjid Al-Aqsa bagi Muslim Palestina
Rabu, 6 Maret 2024 13:34 Wib
Italia akan pimpin inisiatif baru bantu warga sipil Palestina
Selasa, 5 Maret 2024 10:17 Wib
Sembilan tewas akibat Israel mengebom truk bantuan di Gaza tengah
Senin, 4 Maret 2024 9:02 Wib
Tentara Israel lanjutkan serangan Tepi Barat, tangkap warga Palestina
Jumat, 16 Februari 2024 9:54 Wib
Kemlu RI: Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
Sabtu, 27 Januari 2024 12:11 Wib