Pengembalian Lahan PT KAI Bukittingi-Padangpanjang Selesai 2017

Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan jalur kereta api Padangpanjang - Bukittinggi yang telah beralih fungsi bisa dikembalikan pada awalnya oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun ini agar pembangunan rel baru bisa dilaksanakan pada 2018.

"Kita minta komitmen pemerintah daerah untuk mensosialisasikan hal ini pada masyarakat yang terlanjur menggunakan lahan kereta api tersebut," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Ia optimistis jika disosialisasikan dengan baik, masyarakat akan bisa mengerti dan bersedia mengembalikan lahan yang dikontraknya dari PT KAI.

PT KAI juga diharapkan tidak memperpanjang lagi kontrak untuk lahan yang habis masanya pada 2017 dan ikut mensosialisasikan pada masyarakat rencana pembangunan rel kereta di lahan itu.

Irwan menegaskan rencana untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumbar sudah dimulai secara intens sejak tahun lalu. Anggarannya berasal dari pusat, sementara pemerintah daerah diminta membantu mensosialisasikan agar lahan PT KAI yang digunakan masyarakat segera dikembalikan secepatnya.

"Kalau lahan tidak ada, maka pembangunan secara fisik tentu juga tidak bisa dilakukan. Karena itu, bola ini jangan sampai mati di pemerintah daerah. Segera selesaikan persoalan alih fungsi lahan PT KAI itu," ujar dia.

Sementara itu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumbar, Bernadette mengatakan untuk jalur Padang Panjang - Bukittinggi pihaknya hanya akan melaksanakan Larap.

Larap adalah kegiatan pencarian pola aksi dalam pembebasan lahan, bangunan dan tanaman (Land Acquisition) serta pemindahan penduduk (Resettlement) dengan menggunakan pendekatan partisipasi, sehingga mendapatkan suatu kerangka kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan.

"Setelah itu kita berharap lahan milik PT KAI bisa dikembalikan hingga proses selanjutnya bisa dilaksanakan," ujar dia.

Larap dan pengembalian lahan itu sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah karena berdasarkan tinjauan ke lapangan, banyak jalur kereta yang telah menjadi pasar dan pemukiman warga. Ada pula yang berada pada titik galian tambang.

"Lahan itu juga banyak yang dikontrak warga hingga PT KAI juga harus berperan aktif," katanya.

Ia mengatakan setelah persoalan lahan selesai maka akan masuk pada tahap Detail Enggineering Desagn (DED).

"DED kemungkinan akan dilaksanakan pada 2018," kata dia. (*)