Forum Komunikasi PHBMN Sumbar Berembuk Kelola Hutan

id #Warsi #Pengelolaan hutan nagari

Forum Komunikasi PHBMN Sumbar Berembuk Kelola Hutan

Para pemangku kepentingan disela-sela Pertemuan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FKPHBMN) Provinsi Sumatera Barat. (cc)

Sijunjung (Antara) Perwakilan dari 98 kelompok pengelola hutan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FKPHBMN) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar pertemuan dalam rangka mencari solusi pengelolaan hutan berbasismasyarakat di provinsi itu.

Pertemuan yang berlangsung pada 30-31 Januari 2017, juga menjadi ajang untuk mengenalkan aneka produk lokal dari masing-masing nagari pasca mendapatkan legalitas pengelolaan hutan dari pemerintah. Baik legalitas pengelolaan dengan skema hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Adat.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Pemprov Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ketua Pokja Perhutanan Sosial, Bupati Kabupaten Sijunjung, KKI WARSI, LBH, WALHI Sumbar, Perkumpulan Q-Bar, dan instansi terkait lainnya.

Pertemuan ini merupakan respons masyarakat atas komitmen pemerintah untuk mengedepankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai arus utama pembangunan kehutanan di Provinsi Sumbar dengan mengalokasikan 500.000 hektar kawasan hutan dikelola oleh masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pada September 2013 dibentuk FKPBHMN Sumbar di Jorong Simancuang sebagai wadah untuk saling belajar antar pengelola hutan berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Forum ini juga bertujuan sebagai media untuk menjaring aspirasi terkait kebijakan pengelolaan hutan di Sumbar yang mempertimbangkan keberlangsungan hutan dan keberadaan masyarakat di sekitar hutan.

Respons masyarakat Sumbar terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat cukup tinggi.Hingga saat ini terdapat 114 Nagari yang sedang mengusulkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, baik dalam skema Hutan Nagari, Hutan Adat, maupun Hutan Kemasyarakatan.

Nagari-nagari yang mengusulkan itu terdapat di KabupatenSolok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kota SawahLunto.

Manager Advokasi dan Kebijakan KKI WARSI Rainal Daus mengatakan, pertemuan ini dalam rangka memperkuat kelembagaan FKPHBMN Sumbar sekaligus menyusun rencana kerja yang akan dilakukan forum tersebut pada 2017.

Selain itu, pertemuan ini juga sebagai media advokasi dan sarana promosi pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam lokal yang selama ini telah dikembangkan oleh masyarakat.

Diamenambahkan, selama ini Warsi sebagai salah satu lembaga sosial selalu konsen melakukan pemberdayaan masyarakat yang sumber hidup dan penghidupannya dari hutan.Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kata dia, juga sering disebut sebagai perhutanan sosial atau CBFM.Saat ini ada ribuan desa yang keberadaannya di dalam atau pinggir kawasan hutan.

"Laluapa yang kita temukan. Kawasan hutan makin kurang tapi masih banyak masyarakat yang tidak meningkat ksejahteraannya.Sementara PHBM memberikan legalitas pada masyarakat sehingga sumber daya hutan yang dimiliki bisa mendapatkan legalitas dari menteri, katanya.

Terkait hal itu, Warsi terus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang konsisten memelihara potensi hutan mereka yang masih ada.Warsi selalu berkomitmen mendukung kegiatan ini bersama Dinas Kehutanan Provinsi dan Pemda di setiap kabupaten, ujarnya.

Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy mengatakan, selaku pemerintah daerah pihaknya sangat mendukung kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti yang dilakukan oleh anggota FKPHBMN Sumbar.

"Kami ucapkan terimakasih banyak pada Warsi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Forum ini dalam rangka menyamakan persepsi kepada kita semua bagaimana menjaga kelestatian alam ini," katanya.

Diamenambahkan, sebenarnya sangat banyak potensi di Sijunjung yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Dia mencontohkan bidang ekowisata dan wisata kuliner. Jika dikembangkan dengan serius, dua hal itu menjadi dua bidang yang sangat bagus dan bisa mengenalkan Sijunjung hingga daerah lain.

"Kalau kita mau fokus mengurusnya banyak sekali peluang yang didapat.Tinggal bagaimana kita mengemas semua itu dan dipasarkan di luar. Misalnya kuliner daerah, kalau ini kita kelola dengan baik akan jadi potensi yang luar biasa. Kami apresiasi kegiatan ini,semoga kita bisa samakan persepsi bagaimana mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Kami sebagai pemda akan kawalitu. Ayo kita mulai dari sekarang," katanya.(Rilis)