Dharmasraya Susun RIPDA Wisata Sejarah dan Budaya

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akan menyusun Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPDA) sebagai dasar dalam mengembangkan sektor kepariwisataaan khususnya wisata budaya dan sejarah.

"Ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan potensi wisata yang selama ini belum tergarap dengan sempurna," kata Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olah Raga setempat, Beny Mandala Putra, di Pulau Punjung, Senin.

Ia mengatakan pengembagan wisata budaya dan sejarah akan menjadi prioritas pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), di simping potensi wisata alam dan kuliner.

Tahap awal pihaknya akan mendata potensi wisata yang akan dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Setelah dilakukan pendataan terhadap wisata yang ada, selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan bupati sehingga menjadi wisata yang dikelola Pemerintah Dharmasraya.

Setelah wisata tersebut berada di bawah naungan pemerintah daerah baru ke depannya dialokasi anggaran untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan.

"Kami targetkan penyusunan RIPDA akan dimulai triwulan ke dua tahun ini, yakni sekitar April, Mei, dan Juni," ujarnya.

Ia menambhakan, Bidang Pariwisata menerima dana melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebanyak Rp740 juta untuk seluruh kegiatan pariwisata.

Dari dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan pemilihan Uda-Uni, ajang Tour de Singkarak, sosialisasi sadar wisata terhadap masyarakat, dan promosi wisata dalam dan luar negeri.

Sementara itu tokoh masyarakat setempat Samsuir Djaka menyambut baik upaya pemerintah untuk mengelola tempat wisata, sehingga menjadi daya tarik bagi warga Dharmasraya, nasional bahkan mancanegara untuk berkunjung.

Ia menilai masyarakat selama ini masih tertarik untuk berwisata ke daerah tetangga seperti ke Kota Sawahlunto dan Sijujung, bahkan ke Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

"Kami masyarakat menyambut baik hal itu, jadi kalau sudah ada di Dharmasraya tidak perlu ke luar daerah lagi,"kata Samsuir, anggota DPRD Dharmasraya periode 2004-2009. (*)