Pariaman Upayakan Bantuan Kementerian Bangun Penahan Abrasi

Pariaman, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, sedang mengupayakan dana bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun ratusan beton talud di Pulau Tangah guna mencegah abrasi pantai.

"Kita sedang mengajukan permohonan karena pada lokasi itu juga segera dibangun dermaga terapung yang juga bantuan dari KKP," kata Kepala Bidang Tangkap, Dinas Perikanan setempat, Zainal, di Pariaman, Senin.

Ia menjelaskan benton talud itu kurang lebih akan dibangun sepanjang 200 meter untuk menyangga dermaga terapung sehingga menghindari pengikisan atau abrasi pantai.

Masing-masing akan dibangun 100 meter beton talud sebelah kiri dan kanan dermaga terapung sehingga posisinya semakin kokoh.

Rencananya pada Rabu (1/2) pihak kementerian melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut akan mengunjungi Pulau Tangah untuk memastikan lokasi penanaman talut dan dermaga terapung tersebut.

"Pemerintah daerah mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk pembangunan ratusan beton talud tersebut," ujar dia.

Terkait pembangunan dermaga terapung sebut dia, Kota Pariaman masih menunggu hasil keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

"Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2017 sebesar Rp1,6 miliar untuk pembangunan tambatan dermaga. Namun khusus bagian depan atau tempat sandaran kapal pemerintah Kota Pariaman mengharapkan bantuan pihak kementerian," katanya.

Pembangunan dermaga terapung dengan konsep berbentuk leter T tersebut diperkirakan bisa memakan biaya sekitar Rp5 miliar.

Pembangunan dermaga terapung tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah setempat dalam mengembangkan program ekonomi masyarakat kawasan pesisir.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman, Mulyadi mengatakan pengembangan objek wisata Pulau Tangah dinilai tepat untuk menghindari eksploitasi Pulau Angso Duo.

Ia menilai selama ini pemerintah daerah terlalu memfokuskan pengembangan objek wisata di Pulau Angso Duo sehingga beberapa pulau kecil lainnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Pada prinsipnya DPRD sangat mendukung pengembangan kawasan wisata di Pulau Tangah, namun pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait juga harus membuat aturan yang jelas," ujarnya. (*)