Sumbar Targetkan Bebas Daerah Tertinggal 2019

id Nasrul Abit

Wagub Sumbar Nasrul Abit.

 Padang, (Antara Sumbar) - Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan tiga kabupaten di daerah itu masing-masing Solok Selatan, Pasaman Barat dan Mentawai bisa keluar dari status tertinggal pada 2019 dengan kerja sama semua pemangku kepentingan.

         "Syaratnya program yang disusun untuk mengeluarkan daerah ini dari status tertinggal harus sinkron antara kabupaten dan provinsi," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit usai memimpin rapat Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Daerah Tertinggal di Sumbar 2017 di Padang, Selasa.

          Menurutnya setelah adanya sinkronisasi program, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten juga harus terus berkoordinasi dengan OPD yang sama di provinsi agar jika ada bantuan, daerah tertinggal bisa diprioritaskan.

          Selain itu menurutnya sektor swasta, salah satunya melalui CSR perusahaan, juga harus ikut andil dalam usaha mengeluarkan daerah tempatnya beroperasi dari ketertinggalan.

          "Kita akan undang pengusaha ini, apa yang mereka bisa bantu untuk daerah," ujarnya.

          Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri mengatakan dengan kerjasama yang baik antara kabupaten dan provinsi, diyakini 2019 tidak ada lagi kabupaten tertinggal di Sumbar.

          "Pada dasarnya program pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal adalah tanggung jawab kabupaten dan kota. Provinsi dalam posisi memberikan bantuan dan dukungan melalui sharing anggaran. Karena itu, sinkronisasi program itu sangat penting," katanya.

          Asisten III Sekretariat Kabupaten Solok Selatan, Yul Amri dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan segera melakukan singkronisasi seperti yang diminta untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal.

          "Selama ini kita memiliki program untuk itu namun belum sepenuhnya sinkron dengan provinsi. Ke depan, kita lakukan," ujarnya.

          Hal yang sama dikatakan Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto. Ia mengatakan angka kemiskinan di daerah itu berkaitan dengan harga komoditi sawit yang menjadi andalan daerah.

          "Saat harga sawit rendah angka kemiskinan bisa meningkat," ujarnya.

          Sementara untuk mengentaskan dari status daerah tertinggal ia mendukung sinkronisasi program dengan provinsi tersebut. Menurutnya Pemkab Pasaman Barat sangat serius dalam upaya mengeluarkan daerah itu dari status daerah tertinggal.

          Dalam rapat tersebut disepakati Pemerintah Provinsi Sumbar akan membantu Pasaman Barat dalam hal membenahi rumah tidak layak huni, angka anak tidak sekolah, ketersediaan jamban dan air bersih.

          Sedangkan untuk Solok Selatan dibantu pembenahan rumah tidak layak huni, ketersediaan jamban dan air bersih.

          Sementara untuk Kabupaten Mentawai percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (*)


Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar