Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) mengakui tidak mendapatkan anggaran operasional dari pemerintah provinsi pada 2017, tetapi mengaku belum mengetahui penyebabnya.
"Itu urusan sekretariat. Sekarang sedang diurus," kata Ketua KI Sumbar Syamsul Rizal di Padang, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumbar lebih berkompeten menjawab penyebab tidak dianggarkannya biaya operasional untuk KI Sumbar tersebut.
Sekretaris Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum mengambil keputusan tersebut.
Ia menjelaskan berdasarkan Surat Mendagri Nomor 910/5005/ BJ tentang Tanggapan atas Perencanaan dan Penganggaran Lembaga Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota disebutkan bahwa fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi tidak termasuk dalam urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.
Penyelenggaraan tugas KI provinsi, kabupaten, kota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan sendiri oleh KI pusat atau dengan cara menugaskan daerah berdasarkan azas tugas pembantuan. Jika menggunakan azas tugas pembantuan maka anggaran operasionalnya dibiayai oleh APBN.
"Berdasarkan surat Kemendagri ini maka tidak ada anggaran untuk KI dan KPI dalam APBD Sumbar 2017," ujarnya.
Ia membenarkan ada kemungkinan terbuka menggunakan APBD untuk membantu operasional KI dan KPI, tetapi syaratnya harus menjadi bagian dari dinas terkait.
"Bisa juga menggunakan dana hibah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Namun sesuai peraturan itu, postur APBD Sumbar belum memungkinkan melakukan hibah dan bansos," katanya.
Ali mengakui peran KI dan KPID sangat dibutuhkan oleh daerah, namun karena dibatasi aturan maka provinsi tidak bisa memberikan bantuan anggaran. (*)
Berita Terkait
Ada upaya penipuan mengatasnamakan Rekrutmen Bersama BUMN, PLN imbau waspadai pungli dan cermati informasi
Kamis, 28 Maret 2024 12:44 Wib
Pemprov Sumbar Bantah Informasi yang Menyebut Gubernur Mahyeldi Melaporkan Bupati Solok ke Kemendagri
Selasa, 19 Maret 2024 21:15 Wib
Diskominfo Solok adakan Monev PPID tingkatkan keterbukaan informasi
Selasa, 5 Maret 2024 5:14 Wib
Wujudkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Disdikbud Pessel gelar sosialisasi pelatihan penerapan Aplikasi SRIKANDI
Kamis, 29 Februari 2024 11:02 Wib
WHO terbitkan informasi cepat obat pencegah TBC
Minggu, 18 Februari 2024 5:29 Wib
Anies sebut investasi TI harus utamakan swasta dan BUMN
Minggu, 4 Februari 2024 21:03 Wib
Polres Pasaman Barat ingatkan warga tidak terpengaruh informasi hoax
Kamis, 25 Januari 2024 13:47 Wib
DPRD Sumbar jadi tujuan kunjungan bertukar informasi
Kamis, 11 Januari 2024 9:23 Wib