Wagub Sumbar : Sikapi Masalah Sosial Secara Bersama

Pulau Punjung, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menilai permasalahan sosial kemasyarakatan yang belakang ini kerap terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian serius yang harus disikapi seluruh pemangku kepentingan di provinsi itu.

"Dari berbagai isu dianggap penting dan aktual yang dibahas berapa waktu lalu di tingkat provinsi, persoalan sosial masyarakat menjadi perhatian serius untuk disikapi di Sumbar," katanya di Pulau Punjung, Sabtu.

Wagub menyampaikan hal itu saat menghadiri Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dharmasraya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kabupaten itu yang ke-13.

Menurutnya, munculnya fenomena LGBT dan banyaknya generasi muda yang terpengaruh penyalahgunaan narkoba menandakan persoalan sosial masyarakat sudah berada dekat dengan lingkungan masyarakat.

Untuk itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan secara bersama menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis, agamais berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagaimana yang melekat di Ranah Minang.

"Masyarakat minang sebenarnya mampu membentengi segala penyimpangan sosial yang muncul saat ini, kita itu punya aturan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni aturan adat yang berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, wagub berpesan ke pada seluruh kepala daerah di provinsi itu dapat menerapkan penataan pemerintah yang baik serta perencanaan pembangunan yang matang.

Kemudian, lanjutnya, meminta seluruh kepala daerah untuk tetap kompak dan akur hingga akhir masa jabatan. Juga dapat menekan egonya masing-masing dalam menjalankan tugas.

"Kepentingan pribadi dan ego masing-masing ditekan. Dan yang harus dikedepankan itu kepentingan bersama, kepentingan membangun Sumbar secara umum dan Dharmasraya secara khusus," katanya.

Wagub menambahkan, hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang ke-13 sekiranya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi bupati/wakil untuk menilai sejauh mana pembagunan yang telah dicapai. (*)