Sawahlunto Kembangkan Program Satu Desa Satu Destinasi

id objek wisata sawahlunto

Sawahlunto Kembangkan Program Satu Desa Satu Destinasi

Lokomotif Uap seri E1060 buatan Jerman tahun 1965 "Mak Itam". ( FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra)

Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar), mengembangkan program satu desa satu destinasi wisata pada 2017.

"Kami mendorong sebanyak 27 desa yang ada agar segera melakukan pembenahan-pembenahan potensi wisata alam dengan memanfaatkan alokasi dana desa," kata Kepala Disparpora setempat, Efri Yanto, di Sawahlunto, Rabu.

Disamping itu, lanjutnya, mereka juga diminta menyiapkan sumber daya manusia warga sekitar objek yang dikembangkan untuk membentuk karakter mereka menjadi sosok tuan rumah yang siap menerima kunjungan pelancong.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pembenahan infrastruktur objek pariwisata Puncak Cemara dan Bumi Perkemahan Kandi dengan alokasi dana APBD kota itu sebesar Rp4 miliar lebih.

"Khusus untuk pengembangan kawasan bumi perkemahan Kandi, Sawahlunto juga mendapat kucuran dana dari APBD provinsi Sumbar pada 2017 sebesar Rp1 miliar," imbuhnya.

Terkait target peningkatan kunjungan pelancong ke kota itu, pihaknya menetapkan kenaikan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya atau sekitar 900 ribu orang lebih.

Pada 2016, jelasnya, dari perhitungan sementara pihaknya diperkirakan target kunjungan sebesar 850 ribu orang sudah tercapai.

"Saat ini data kunjungan dari seluruh objek wisata yang ada masih dihimpun untuk mendapatkan jumlah total yang akurat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sawahlunto, Epy Kusnadi SH, mengapresiasi upaya dinas tersebut dalam mengembangkan potensi pariwisata unggulan sejak tingkat desa.

"Jika memang terwujud tentu akan menimbulkan efek yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," kata dia.

Ia mengingatkan, dalam pelaksanaannya nanti harus ada target pencapaian yang terukur serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang jelas dan transparan oleh masing - masing desa tersebut.

Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

"Jangan sampai program yang baik ini terbengkalai dan hanya menyisakan wacana yang miskin manfaat dan terkesan sekadar pemborosan terhadap penggunaan uang negara," tegasnya. (*)