Kakanwil : Lapas Padang Adalah Barometer di Sumbar

Padang, (Antara Sumbar) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat, Ansharuddin menegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang, adalah barometer bagi Lapas yang ada di provinsi itu.

"Lapas Muaro Padang adalah barometer di daerah Sumbar. Saat terjadi permasalahan, itu akan menjadi pusat perhatian. Sehingga kinerja dan kerjasama petugas lapas serta jajaran sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut," katanya usai acara serah terima jabatan Kepala Lapas Muaro Padang, Rabu.

Terlebih, katanya mengingat penghuni Lapas saat ini yang sudah melebihi kapasitas. Saat ini tercatat 1.303 penghuni Lapas Muaro A Padang, sementara kapasitas sebenarnya hanya sekitar 450 orang.

"Dengan kelebihan kapasitas ini tentunya kerjasama antar petugas Lapas sangat dibutuhkan. Jika tidak tentunya akan sulit melakukan pengawasan," katanya.

Atas hal tersebut ia meminta agar Kepala Lapas Muaro Padang yang baru menjabat yaitu Sri Yuwono, dapat menjalankan jabatannya dengan baik. Termasuk melakukan program pembinaan untuk para narapidana.

Ansharuddin juga menyampaikan bahwa Lapas Padang juga membutuhkan shelter, mengingat posisinya yang berada di tepian pantai dan berada dalam zona merah bencana.

Sebelumnya, Sri Yuwono yang merupakan mantan Kalapas Narkoba Lubuk Linggau, menjabat sebagai Kalapas Muaro menggantikan Destri Sjam, yang selanjutnya bertugas sebagai Kalapas Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Sri Yuwono menyebutkan untuk tahap awal dirinya akan melakukan penyesuaian dan mempelajari data serta administrasi yang ada Lapas Muaro Padang terlebih dahulu.

Sedangkan Destri Sjam yang telah menjabat selama 3,5 tahun terhitung sejak Juni 2013, juga mengatakan kerjasama para pihak diperlukan untuk meningkatkan kinerja Lapas. Baik antar petugas Lapas, pemerintahan daerah, dan lembaga masyarakat.

Pada bagian lain, Anggota Komisi IV Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa yang menghadiri acara sertijab, mengatakan bahwa pemerintah perlu menggiatkan pelatihan bagi warga binaan.

"Saya berbicara tidak hanya sebagai anggota dewan, tapi sebagai orang yang mengalami langsung di Lapas. Sejauh ini pelatihan kepada warga binaan sudah ada, tapi masih minim," katanya yang pernah dihukum selama lima bulan di Lapas Muaro Padang.

Ia mengatakan pelatihan keterampilan bagi warga binaan sangat diperlukan, untuk mengisi keseharian warga binaan.

Sehingga diharapkan dengan pelatihan itu, setelah bebas nantinya para warga binaan memiliki keahlian dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik.

"Pemerintah Kota Padang ataupun pemerintahan provinsi, harus merutinkan program-program pembinaan. Karena mereka yang berada dalam Lapas ini, adalah bagian dari masyarakat kita juga," katanya. (*)