Pendapatan PDAM Agam Capai Rp9 Miliar

Lubuk Basung, (Antara Sumbar) - Pendapatan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Antokan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mencapai Rp9 miliar yang diperoleh melalui tagihan pelanggan sekitar 11.913 pelangan atau sambungan rumah.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur PDAM Tirta Antokan Agam, Endrinelson di Lubuk Basung, Minggu, mengatakan, pendapatan ini diperoleh berdasarkan tagihan pelanggan yang dibayar semenjak Januari hingga November 2016.

"Pada tahun ini, kita menargetkan pendapatan sekitar Rp11 miliar dan realisasi baru Rp9 miliar. Kita berharap target ini akan tercapai, karena masih ada waktu satu bulan lagi," katanya.

Tahun depan, tambahnya, PDAM Tirta Antokan menargetkan pendapatan Rp11 miliar.

Untuk mencapai target ini, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, menambah jaringan pipa transmisi dan pemasangan baru.

"Pada 2017 kita akan menambah jaringan dengan dana Rp3,6 miliar dari APBD Agam dan menargetkan pemasangan baru sebanyak 400 pelanggan," katanya.

Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia dan melakukan konsolidasi antara pegawai untuk mengevaluasi program yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

"Apabila kita kurang pada bidang pelayanan, akan kita tingkatkan dan begitu sebaliknya di bidang yang lain," tegasnya.

Saat ini jumlah pelanggan PDAM Tirta Antokan Agam sebanyak 11.913 pelanggan.

Para pelanggan ini tersebar di Unit Lubuk Basung, Unit Matur, Unit Ampek Koto, Unit Sungai Pua, Unit Ampek Angkek, Unit Baso, Unit Maninjau, Unit Tiku, Unit Batu Kambing.

Anggota DPRD Agam, Yuspidar mendukung upaya yang dilakukan PDAM Tirta Antokan, sehingga pelanggan terlayani dengan baik.

Selain meningkatkan pelayanan, PDAM Tirta Antokan diharapkan untuk mencari sumber air dan tidak mengandalkan sumber yang ada.

"Apabila ini dilakukan, maka target pendapatan PDAM Tirta Antokan akan tercapai nantinya," katanya.

Ke depan, tambahnya, PDAM harus perusahaan berorientasi bisnis, sehingga bisa melayani dan melakukan pembenahan sendiri, karena saat ini perusahaan tersebut masih mengandalkan dana dari pihak lain dan APBD pemerintah setempat. (*)