Padang, (Antara Sumbar) - Perawatan Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran besar, sehingga membutuhkan bantuan dari APBD seperti pengelolaan Masjid Istiqlal yang dibiayai APBN.
"Sekarang saja untuk biaya beban listrik dengan daya 345 KV tiap bulan dibutuhkan Rp20 juta lebih. Itupun sudah masuk kelompok sosial. Anggaran bulanan seperti itu kemungkinan tidak bisa ditanggulangi dengan infak dan sadakah dari jamaah," kata Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumbar, Syahril B di Padang, Selasa.
Menurutnya anggaran itu belum termasuk honor tenaga kebersihan, keamanan, garin dan imam masjid.
Namun menurut Syahril bagaimana bentuk pengelolaan masjid itu nanti baru akan dirembukkan setelah bangunan selesai 100 persen dan status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diusulkan untuk dicabut.
"Perkiraannya sesuai tahap pengerjaan, Masjid Raya Sumbar selesai pada 2018. Setelah itu baru ditetapkan apakah pengelolaannya berbentuk badan, pengurus atau Unit Pelayanan Tekhnis (UPT)," katanya.
Ia mengatakan pengelolaan itu juga bisa disingkronkan dengan usulan anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat, serupa dengan Masjid Nabawi Madinah atau Masjid Harram Mekkah.
Saat ini menurutnya pembangunan Masjid Raya Sumbar sudah menelan anggaran sebesar Rp256 miliar dan diperkirakan selesai dengan anggaran Rp10 miliar, diluar pembangunan menara.
"Anggaran Rp10 miliar itu untuk menyelesaikan kanan dan kiri mihrab serta perlengkapan lain. Setelah itu status KDP bisa diusulkan untuk dicabut," katanya.
Pada 2017 disiapkan anggaran sebesar Rp19 miliar dari APBD untuk pembangunan menara masjid.
Pembangunan Masjid Raya Sumbar juga mendapat bantuan anggaran sebesar Rp12,5 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Papua. (*)
Perawatan Masjid Raya Sumbar Butuh Dana Besar
Masjid Raya Sumbar di Jl Khatib Sulaiman, Padang, Sumbar. (Antara)
