Bukittinggi Tandatangani Kerja Sama Penanggulangan Batang Agam

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menandatangani nota kesepakatan bersama tentang penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam dengan pemerintah provinsi setempat.

Wali Kota Bukittinggi M Ramlan Nurmatias di Bukittinggi, Selasa, menyebutkan, kesepakatan bersama juga dilakukan dengan tiga daerah lainnya yang dilalui sungai itu, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

"Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen pemkot untuk mengembalikan kualitas lingkungan sungai itu setelah melaksanakan gotong-royong bersama warga membersihkan Batang Agam awal Oktober lalu," ujarnya.

Ia menyebutkan, usai gotong-royong itu, pemprov melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) mengadakan pertemuan lanjutan dengan tiga daerah lain yang juga dilalui Batang Agam untuk membentuk kerja sama tersebut.

"Tujuannya untuk menurunkan beban pencemaran akibat limbah industri, perhotelan, pasar dan rumah makan serta rumah potong hewan," katanya.

Selanjutnya, kesepakatan bersama diharapkan dapat meningkatkan kerja sama keempat daerah yang dilalui Batang Agam dalam pengendalian pencemaran lingkungan dan mendukung program pembangunan di Sumbar.

"Hal ini akan menjadi contoh dalam pengelolaan sungai-sungai di Sumbar," lanjutnya.

Kesepakatan bersama akan berlangsung selama satu tahun sejak ditandantangani dengan ruang lingkup pengendalian sumber pencemaran dan pemulihan kualitas air sungai dengan melibatkan pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat setempat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, sungai yang melintasi daerah perkotaan merupakan salah satu lingkungan yang memiliki kecenderungan penurunan kualitas.

Batang Agam termasuk satu dari empat sungai dengan kualitas lingkungan buruk di Sumbar dan tekanan terbesar disebabkan oleh sampah dari permukiman, pasar, rumah sakit, industri kecil dan lainnya.

"Sungai yang melewati beberapa kabupaten dan kota di Sumbar itu harus ditangani secara terpadu antardaerah yang dilalui tersebut," katanya. (*)