Kemdikbud Perkuat Pendidikan Vokasi dengan Sertifkasi

Nusa Dua, (Antara Sumbar) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memperkuat pendidikan vokasi dengan memberikan sertifikasi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

Tidak hanya sertifikasi untuk siswa SMK, juga membahas peluang kerja sama magang di perusahaan internasional dan rencana pelatihan bertaraf internasional bagi siswa vokasi, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Nusa Dua, Bali, Jumat.

"Pendidikan vokasi sudah menjadi bagian dari fokus arah kebijakan pendidikan kita dengan berfokus pada penyiapan lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan ketenagakerjaan," ujar dia.

Sebelumnya, dalam kesempatan pertemuan dengan sejumlah Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (Atdikbud Kedubes RI) di sela-sela "World Culture Forum" (WCF) 2016, ia mengatakan terdapat empat tambahan kompetensi vokasi, yaitu Kelautan dan Maritim, Pariwisata, Pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan, ekonomi kreatif.

"Desakan kebutuhan SMK yaitu berupa penyiapan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga kita akan benahi skema pelatihan yang akan naik jadi sebesar 30 persen kegiatan belajar mengajar, menggandeg lembaga magang perusahaan internasional, dan rencana sertifikasi bagi tiap pelatihan yang dilakukan," lanjutnya.

Atdikbud Kedubes RI untuk New Delhi-India Iwan Pranoto menggarisbawahi arah kerja sama Indonesia dengan India di bidang pendidikan vokasi bukan berupa saling meniru pendidikan satu dengan yang lain, tapi lebih kepada menyediakan langkah-langkah strategis untuk siapkan tenaga terampil.

Menurut dia, kesamaan karakteristik Indonesia dengan India pada jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi kedua negara.

"India dan Indonesia sama-sama memiliki peluang pada jumlah masyarakat yang besar, sekitar 1,3 miliar untuk India, dan kita sekitar seperlima jumlahnya. Sehingga, kebijakannnya harus mencakup jumlahnya siswa tersebut," tuturnya.

Untuk Negara India, menurut Iwan, bentuk kerja sama yang memungkinkan berupa pengiriman praktisi dari India untuk mengajari para siswa di Indonesia.

"Di sana, jumlah siswa Indonesia terlalu sedikit, hanya sekitar 100 mahasiswa Indonesia di India, jadi yang memungkinkan itu kirim 'expertise' India".

Ia mengatakan pertemuan untuk bicarakan sertifikasi bagi para siswa lulusan vokasi. Sertifikasi itu sangat penting sebagai pengakuan atas keahlian para siswa, apabila kerja sama bisa dilakukan dengan India, tentu akan beri manfaat besar bagi Indonesia.

"Kalau sudah memiliki sertifikasi antara Indonesia dengan India, negara lain bisa mengacu kepada itu, karena jumlah penduduk kita dengan India itu sudah besar, harus memanfaatkan potensi jumlah ini, bukan sebagai beban," imbuhnya.

Sementara itu, Atdikbud Kedutaan Besar Kuala Lumpur Ari Purbayanto mengatakan pemberian perizinan sangat mempengaruhi rencana kebijakan sertifikasi bagi anak Indonesia di Malaysia.

Saat ini, menurut dia, terdapat dua model perizinan sekolah yang berbeda bagi pendidikan anak Indonesia di Malaysia. Pertama, di Sabah, perizinan pendirian "Community Learning Center" atau CLC dilakukan atas rekomendasi perwakilan pemerintah Indonesia melalui Konsulat Jenderal RI dan yang kedua di Serawak, perizinan CLC melalui pendaftaran CLC tersebut kepada Pemerintah Malaysia, melalui Pemerintah Negeri Serawak.

Ia menambahkan pada Agustus 2015, Konsulat Jenderal RI di Kuching, Sarawak, Malaysia telah memfasilitasi untuk pemaparan delapan CLC dengan Pemerintah Sarawak.

"Itu semua dikumpulkan mulai dari Kementerian Negeri Malaysia, Dinas Ketenagakerjaan, Jabatan Negeri Sarawak untuk menyaksikan presentasi dari delapan CLC tersebut, barang pun sudah disampaikan, namun belum ada pengesahan."

Selanjutnya, kalau tidak ada perizinan, kerja sama bilateral untuk pendidikan vokasi di sana belum dapat dilakukan. "Percepatan perizinan itu penting, karena kalau belum ada perizinan, Indonesia tidak bisa membantu secara bilateral. Untuk pengiriman guru saja masih belum dapat dilakukan disana," ujarnya. (*)