Pariaman, (Antara Sumbar) - Ketua DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Mardison Mahyuddin meminta pihak eksekutif agar berimbang dalam pemasangan publikasi baliho kepala daerah dengan unsur pimpinan legislatif terkait berbagai kegiatan.
"Selama ini publikasi baliho antara wali kota dan Ketua DPRD tidak berimbang, padahal keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan," katanya di Pariaman, Selasa.
Ia menambahkan hal tersebut merujuk kepada tuntutan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itu, sebut dia keharmonisan antara pihak eksekutif dan legislatif harus selalu dijaga untuk memajukan daerah.
"Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut, pihak eksekutif dan legislatif harus bisa menjaga koordinasi dan konsultasi," ujarnya.
Ia menerangkan jika ada pihak yang merasa tidak berkenan dengan Ketua DPRD maka publikasi seperti baliho bisa dialihkan ke perangkat DPRD lainnya.
Sebelumnya Politisi partai Golkar tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya terkait publikasi baliho Tour de Singkarak 2016 yang tidak melibatkan unsur DPRD.
Ia menilai pemasangan publikasi TdS tersebut sengaja dilakukan tanpa melibatkan unsur pimpinan DPRD menjelang pemilihan kepala daerah 2018.
"Semua Aparatur Sipil Negara harus netral, karena dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut menyatakan eksekutif dan legislatif merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan harus saling berkoordinasi," jelasnya.
Ia menambahkan kedepan setiap penyelenggaraan kegiatan, pihak eksekutif harus lebih bersikap netral, arif dan bijaksana dalam mempublikasikan kepala daerah dan unsur DPRD. (*)
Berita Terkait
DPRD Agam Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LPKJ Bupati 2023
Kamis, 28 Maret 2024 14:42 Wib
DPRD Agam: pemekaran kabupaten aspirasi masyarakat sejak puluhan tahun
Senin, 25 Maret 2024 19:02 Wib
DPRD Solok Selatan ajak masyarakat saling memaafkan pasca Pemilu
Jumat, 22 Maret 2024 14:56 Wib
Jalan Solok Selatan-Dharmasraya dilanjutkan dengan anggaran Rp56 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 11:53 Wib
DPRD-Pemprov Sumbar sepakati RPJPD
Rabu, 20 Maret 2024 20:07 Wib
Pendidikan agama jadi pondasi anak hadapi tantangan zaman
Rabu, 20 Maret 2024 10:20 Wib
DPRD sepakati Daerah Otonomi Baru Kabupaten Agam
Selasa, 19 Maret 2024 13:55 Wib
Komisi II gelar rapat kerja terkait kenaikan harga kebutuhan pokok
Selasa, 19 Maret 2024 10:38 Wib