Wakapolri Kunjungi Vietnam Terkait Ekstradisi 8 WNI

Makassar, (Antara Sumbar) - Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin rencananya dalam waktu dekat berangkat ke Vietnam terkait keputusan pengadilan Hanoi mengekstradisi delapan tersangka WNI ke Malaysia.

Wakapolri Komjen Syafruddin di Makassar, Jumat, mengatakan akan berupaya keras agar keputusan mengekstradisi delapan WNI ke Malaysia dapat dibatalkan.

"Itu saya mau berangkat ke Vietnam untuk membicarakan itu (terkait ekstradisi 8 WNI). Mudah-mudahan bisa kita ekstradisi ke Indonesia," katanya.

Pengadilan di Vietnam beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk mengekstradisi delapan tersangka warga negara Indonesia (WNI) ke Malaysia yang ditangkap pada 2015.

Kedelapan WNI itu menjadi tersangka perompakan dan diduga membajak kapal tanker minyak berbendera Malaysia.

Pihak kepolisian Indonesia mengaku akan berupaya keras dan siap membicarakan segala kemungkinan termasuk peluang mengekstradisinya ke Tanah Air.

"Itulah yang akan kita bicarakan lebih akuratnya dengan kepolisian Vietnam. Mudah-mudahan bisa kita ektradisi ke Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Wakapolri dalam kunjungannya di Makassar ikut menyinggung Universitas Negeri Makassar (UNM) yang saat ini jauh semakin baik dalam beberapa hal dibandingkan sebelumnya.

Penilaian itu juga sebagai tanggapan soal kembali maraknya perang antarfakultas yang terjadi di kampus penghasil guru tersebut.

"Berdasarkan laporan Kapolda dan jajarannya, UNM memang semakin baik. Soal bentrok, memang masih ada tapi skalanya sudah kecil dibandingkan sebelumnya," kata dia.

Mengenai insiden pembakaran fasilitas kampus yang terjadi Rabu malam, dirinya mengaku akan menelusuri dan menyelidiki secara serius untuk mengungkap siapapelaku pembakaran fasilitas kampus.

Pihaknya juga menegaskan tidak akan menempatkan personel kepolisian didalam kampus untuk menghindari kejadian susulan kedepan.

Meski demikian, pihaknya juga meminta kesigapan pihak kampus dalam menghindari terjadinya bentrok antar-mahasiswa.

"Tidak usah (menempatkan personel di dalam kampus) itu tanggung jawab kampus sendiri. Memang ada bentrokan dalam kampus namun skalanya jauh lebih kecil," sebutnya. (*)