Jokowi Isyaratkan Peran Aktif dalam Sengketa Kawasan

Jakarta, (Antara Sumbar) - Indonesia akan berperan lebih aktif dalam penyelesaian sengketa wilayah di Laut China Selatan antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China, demikian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan pada Selasa.

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menyebut secara eksplisit sengketa wilayah dalam pidato kenegaraan. Tahun lalu, presiden t ampak mengabaikan potensi konflik terbesar di kawasan yang sudah dimulai sejak 2009 ini.

"Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag," kata Jokowi di depan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pernyataan lugas itu, Jokowi bahkan menyebut secara langsung putusan mahkamah internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa wilayahnya dengan China.

Sebagai kontras, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus membatalkan penyebutan putusan mahkamah Den Haag dalam pernyataan bersama mereka usai pertemuan antar menteri luar negeri pada bulan lalu--kabarnya karena diprotes oleh Kamboja dan China.

Pernyataan Jokowi, dengan demikian, bisa menjadi isyarat akan peran yang lebih aktif dari Indonesia dalam persoalan Laut China Selatan, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuataan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selama ini sikap Indonesia dalam masa kepemimpinan Jokowi dianggap ambivalen dalam sengketa di salah satu jalur perdagangan utama dunia yang dilewati barang senilai lima trilyun dolar AS setiap tahunnya tersebut.

Di satu sisi, Indonesia bersikap sangat keras terhadap nelayan-nelayan asal China yang mencari ikan di wilayah Indonesia dengan membakar dan menenggelamkan kapal mereka. Sejak Susi Pudjiastuti menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, sudah lebih dari 150 kapal asing yang telah ditenggelamkan.

Meskipun tidak bersengketa wilayah secara langsung, kedua negara sering terlibat dalam insiden perebutan hak terhadap kekayaan laut di sekita Natuna.

Insiden terbaru terjadi pada Maret lalu presiden menaiki sekaligus menggelar rapat kabinet di atas KRI Imam Bonjol di sekitar Natuna beberapa saat setelah Beijing menyatakan bahwa "jaring-jaring penangkap ikan China beroperasi di wilayah operasi tradisional nelayan" dari negara tersebut.

"Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia. Itu final", ungkap sekretaris kabinet Pramono Anung pada saat itu.

Meskipun keras di bidang perikanan, sikap Indonesia hingga kini masih belum memihak salah satu klaiman dalam sengketa Laut China Selatan. Dalam soal putusan mahkamah Den Haag misalnya, Indonesia hanya mendesak penyelesaian damai--kontras dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat yang langsung menuntut penerapan putusan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga relatif diam di tengah eskalasi ketegangan wilayah akibat pembangunan pulau buatan oleh China di atas wilayah sengketa--yang diduga bertujuan untuk kepentingan militer.

Sikap ambivalen tersebut nampak bisa dipahami mengingat, selain ikan, Indonesia juga mempunyai kepentingan ekonomi lain dengan China yang menuntut hubungan baik dengan negara tersebut.

Menurut data resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Januari lalu, China tercatat sebagai investor terbesar ke-9 di Indonesia. Negara tersebut bahkan bisa terhitung sebagai yang pertama mengingat modal China seringkali berekspansi secara tidak langsung melalui anak perusahaan di negara lain, kata.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan dana sekitar lima milyar dolar AS dari China untuk membiayai sembilan proyek infrastruktur besar yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Jokowi.

Kepentingan ekonomi lain adalah ekspor. China dalam beberapa tahun terakhir selalu konsisten menempati urutan kedua tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan nilai 13,2 milyar dolar AS tahun 2015.

Kepentingan ekonomi yang saling bertentangan itulah (perikanan dan investasi-perdagangan)yang membuat Indonesia bersikap ambivalen dalam kasus sengketa di Asia Tenggara.

Padahal, negara-negara lain menunggu sikap Indonesia. Menurut profesor ilmu politik di Universitas Brussel, Thierry Kellner, jika Indonesia menyatan keberpihakan untuk satu klaiman, maka akan ada perubahan besar peta kekuatan dalam sengketa Laut China Selatan.

Namun, eskalasi kehadiran nelayan ilegal pada 2016, pembangunan instalasi militer oleh China di wilayah sengketa, dan putusan mahkamah internasional Den Haag, nampaknya memaksa Presiden Jokowi untuk menentukan sikap dengan tegas yang kemudian muncul dalam pidato kenegaraannya.

Memang masih belum jelas bagaimana Indonesia akan menjalankan peran yang lebih aktif sebagaimana dinyatakan Jokowi. Tetapi kehadiran diplomat-diplomat Jakarta dalam sengketa ini akan menyulitkan China, kata Kellner.

"(Jika China) memusuhi negara terbesar di Asia Tenggara, maka permusuhan tersebut justru akan menciptakan persatuan di ASEAN dalam melawan China. Selain itu, permusuhan dengan Indonesia juga akan menjadi insentif bagi ASEAN untuk meminta bantuan Amerika Serikat," kata Kellner di The Diplomat.

Gesekan wilayah antara Indonesia dengan China mulai terjadi pada 2010, atau setahun setelah Beijing menyerahkan "nota verbal" klaim "sembilan garis putus" kepada sekretaris jenderal PBB.

Pada tahun itu, kapal Angkatan Laut Indonesia di Natuna beberapa kali diancam oleh kapal China karena menangkap nelayan China di wilayah tersebut. (*)