Ketua MPR: Penegakan Demokrasi harus Beretika

Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penegakan demokrasi selayaknya tidak hanya sebatas prosedur dan kelembagaan tapi juga harus ada etika dari pelakunya.

"Harus ada penghayatan dan kesadaran yang kuat agar demokrasi menjadi indah dan bernyawa, agar ada batas dan pertanggungjawaban kepada publik," kata Zulkifli Hasan dalam pidatonya pada sidang paripurna dalam rangka sidang tahunan MPR RI tahun 2016 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Hadir pada sidang paripurna tersebut antara lain, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan

Boediono, para menteri kabinet, serta anggota DPR RI dan DPD RI.

Menurut Zulkifli, jika demokrasi tidak beretika maka politik sebagai teknik mengalami kemajuan tapi politik sebagai etik akan

mengalami kemunduran.

Demokrasi, kata dia, juga menuntut gagasan dan idealisme dari seluruh komponen bangsa Indonesia.

"Apakah idealisme itu masih menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya, masih," katanya.

Menurut Zulkifli, gagasan dan idealisme dibutuhkan agar selalu ada pembaruan dan pencerahan yang terus-menerus, sehingga bangsa Indonesia tidak terjebak pada pragmatis, hawa nafsu, dan kepentingan-kepentingan yang pendek.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, semuanya harus berporos pada kepentingan nasional, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kelompoknya.

Zulkifli menjelaskan, kesenjangan ekonomi di tengah bangsa Indonesia semakin lebar.

"Masalah disparitas ini bukan hanya soal mentalitas tapi karena ada persoalan struktural," katanya.

Menurut Zulkifli, hal itu hanya dapat diubah dengan intervensi negara. Pemerintah dapat memberikan arahan, membuka jalan, menyiapkan jalur, dan bahkan menyiapkan sarananya.

"Hal ini akan sangat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah, maupun pemula," katanya. (*)