Menteri Yohana: Perempuan Bagian Integral Pembangunan Bangsa

id Menteri Yohana, Perempuan, Bagian, Pembangunan Bangsa

Biak, (Antara Sumbar) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan perempuan menjadi bagian integral dari pembangunan Bangsa Indonesia sehingga mereka harus meningkatkan sumber daya manusia.

"Perempuan harus menjadi bagian integral pembangunan Bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian," katanya di Biak, Selasa.

Saat ini, ujarnya, perempuan tidak lagi dipandang hanya sebagai sosok yang menangani urusan dapur rumah tangga.

Ia mengemukakan pentingnya Indonesia mencontoh Sri Lanka dalam mengelola program pemberdayaan perempuan.

"Satu keberhasilan yang sangat nyata dialami Pemerintah Sri Lanka yakni mampu menekan angka kematian ibu melahirkan sangat kecil menjadi 20/100.000 penduduk," katanya.

Sebelum program pemberdayaan perempuan dan anak diberlakukan Pemerintah Srilangka, katanya, angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi, yakni mencapai 250/100.000 penduduk.

"Masalah sumber daya manusia lebih mendapat perhatian penuh Pemerintah Srilangka. Ya ini bagian kecil negara yang dinilai berhasil meningkatkan derajat perempuan dan anak," katanya.

Ia mengatakan untuk di Indonesia angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, yakni mencapai 369/100.000 penduduk.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berharap dengan program yang digagas untuk perempuan di wilayah Provinsi Papua mendapat respons positif," katanya.

Menteri Yohana mengatakan program pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat harus ditangani serius oleh pemda dalam upaya menyelamatkan perempuan dan anak.

Data penanganan program perempuan di wilayah timur Indonesia, kata Yohana, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, serta Papua Barat masih perlu diperkuat melalui program yang terpadu.

Dijadwakan kegiatan dengar pendapat masyarakat adat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diikuti 300 orang perwakilan perempuan dari tujuh wilayah adat berlangsung 8-10 Agustus 2016. (*)