DPRD Harapkan HUT Padang Jadi Momentum Evaluasi

id HUT, Padang, Momentum, Evaluasi

Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) berharap Hari Ulang Tahun (HUT) daerah itu yang ke-347 yang jatuh pada 7 Agustus 2016 dapat dijadikan momentum evaluasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

"Usia 374 itu ialah usia yang matang dan harusnya Padang sudah mandiri. Jadi harus dijadikan evaluasi bersama di banyak sektor," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim saat dihubungi dari Padang, Kamis.

Ia menambahkan tiap sektor harusnya dievaluasi dan dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, baik di bidang pembangunan, infrastruktur, perekonomian, pariwisata, pendidikan dan sebagainya agar ke depannya dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Ia menjelaskan salah satu hal yang harus jadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat ialah terkait pembangunan dan infrastuktur khususnya untuk mewujudkan Padang terbebas dari banjir.

"Pada usia yang sudah matang ini, harusnya Padang tidak lagi banjir jika infrastuktur dilakukan dengan serius dan masyarakat dapat turut serta," ujarnya.

Ia menegaskan penanganan banjir harus masuk dalam skala prioritas agar tidak lagi menjadi keluhan warga dari tahun ke tahun. Namun warga pun harus sadar dan peduli dengan lingkungan itu sendiri.

Dalam menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu prioritas, ia menyebutkan hal itu terkait pula pada segi penganggaran dan dapat dilaksanakan jika pemerintah dapat memiliki data valid titik banjir Kota Padang.

Menurutnya, penanganan banjir terkait pada perbaikan drainase yang mampu melibatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat secara optimal.

"Masyarakat harus peduli, dan jangan hanya mengandalkan pemerintah saja. Untuk pembersihan drainase dapat dilakukan bersama, jangan sampai terjadi pendangkalan atau tumbuh rerumputan," jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat sadar lingkungan dan tidak hanya menyalahkan pemerintah saat terjadi banjir, apalagi perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih terus ada.

Jika masyarakat dapat disiplin, kemudian melakukan pemilahan terhadap sampah, membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tentu akan ada rasa nyaman berada di lingkungan setempat, bahkan yang utama dapat mencegah terjadi banjir.

"Fakta di lapangan, perilaku membuang sampah sembarangan bahkan dibiarkan begitu saja. Sanksi tegas sesuai peraturan daerah juga tidak berjalan seakan-akan tidak ada sampah berserakan di Kota Padang," katanya.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah tidak selalu beralasan bahwa terhambatnya pembangunan di daerah disebabkan pascagempa 2009. Ia menilai hal itu hanya alasan klasik, yang terpenting ialah langsung bertindak dan optimalkan pembenahan.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, Rudi Rinaldi menjelaskan pihaknya telah mendata sejumlah titik rawan banjir di Kota Padang dan telah memprogramkan penangannya baik itu normalisasi secara primer, sekunder dan tersier.

"Titik rawan itu di antaranya Tabing, Kototuo, Sungailareh, Sungaisapih, Lubuak Minturun dan Maransi. Ke depan kami akan terus memaksimalkan penanganannya," ujarnya. (*)