FPKS: Perombakan Kabinet Bukan Akomodasi Kepentingan Politik

Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini berharap perombakan kabinet yang dilakukan bukan sekadar instrumen akomodasi politik, apalagi sejumlah parpol baru telah bergabung namun dirinya menghormati kewenangan Presiden Joko Widodo merombak komposisi menterinya.

"Perombakan bukan akomodasi kepentingan parpol, namun lebih pada memang evaluasi hasil kerja sehingga orientasinya pada kompetensi," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.

Jazuli mengatakan "reshuffle" harus ditempatkan sebagai cara Presiden membongkar menteri yang tidak berhasil menunjukkan kinerjanya dan memasang penggantinya yang bisa bekerja sesuai harapan rakyat.

Dia menegaskan "reshuffle" adalah hak prerogatif Presiden, dan PKS menghormatinya apalagi jika hal itu dikaitkan dengan dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

"Pasti ada kepentingan disana tapi kita semua berharap 'reshuffle' kali ini benar-benar untuk mendongkrak kinerja mengingat tantangan ekonomi yang berat dan prioritas kesejahteraan rakyat yang belum optimal," ujarnya.

Dia mengatakan, reshuffle harus menghasilkan komposisi kabinet yang berkualitas sehingga menghasilkan kerja konkret, bukan sekedar pencitraan.

Menurut dia, kalau kerja menteri hanya pencitraan maka tidak akan kena sasaran dan target kerja substantif bisa selesai.

"Kami ingin kerja kabinet menjawab pertanyaan masyarakat," katanya.

Anggota Komisi I itu menyakini bahwa Presiden Jokowi pasti telah mempertimbangkan secara matang siapa saja menteri yang layak di-reshuffle.

Namun menurut dia, apa jaminan pasca perombakan kabinet kinerja pemerintah lebih baik sehingga harus ada target dan evaluasi.

"Apa jaminannya pasca perombakan kabinet, kinerja pemerintah lebih baik? Tentu harus ada target dan ada evaluasi, selebihnya rakyat yang akan menilai," ujarnya. (*)