Jakarta, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo mengatakan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.
"Masukan dari semua matra, baik dari AL, AD, AU, dari panglima TNI, menhan, semuanya, sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Presiden menginginkan pembelian alutsista harus ada transparansi yang betul-betul terbuka.
"Karena itu di setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan," ujarnya.
Presiden mengatakan pembelian alutsista harus disertai "transfer of teknologi" terhadap indusri pertahanan nasional.
"Dahulukan arahnya ke sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan kita," tutur Jokowi.
Presiden berharap ratas yang berkaitan dengan pengadaan alutsista dapat difokus pada pengadaan alutsista untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024.
"Dan di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis KPM 2024," tambahnya.
KPM 2024, yakni TNI AD memiliki alutsista berat, seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus.
TNI AL diperkuat dengan alutsista dengan karakter kemampuan Angkatan Laut, seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.
Sedangkan TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar. (*)
Berita Terkait
Bupati Solok terima persetujuan prinsip pengadaan ASN/P3K dari Menpan RB
Minggu, 17 Maret 2024 12:21 Wib
Pemkab Solok gelar ujian kompetensi sertifikasi pengadaan barang/jasa
Kamis, 29 Februari 2024 20:29 Wib
Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan gas alam cair
Senin, 26 Februari 2024 13:23 Wib
Bawaslu Pasaman Barat awasi pengadaan dan distribusi logistik pemilu
Rabu, 6 Desember 2023 15:25 Wib
KPK tahan lima tersangka dugaan suap proyek pengadaan jalan di Kaltim
Sabtu, 25 November 2023 8:14 Wib
KPU Sumbar jelaskan penundaan pengadaan logistik tahap II
Jumat, 10 November 2023 18:33 Wib
Gubernur Sumbar: Proses pengadaan barang dan jasa harus lebih awal
Senin, 6 November 2023 20:06 Wib
Kejati Sumbar limpahkan perkara korupsi pengadaan sapi ke Pengadilan
Kamis, 19 Oktober 2023 20:43 Wib