Agen Perubahan Pemkot Resmi Bertugas

Padang, (Antara Sumbar) - Sebanyak 51 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpilih menjadi agen perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat resmi bertugas setelah disematkan pin oleh Wali Kota setempat, Mahyeldi Ansharullah, Senin (18/7).

"Dengan penyematan pin kemarin, menandakan semua agen perubahan mulai melaksanakan tugasnya yang meliputi beberapa hal," kata Sekretaris Daerah Kota Padang melalui Kabag Organisasi, Sandra Imelda di Padang, Selasa.

Kesemua tugas tersebut antara lain memberi keyakinan kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan dalam hal kinerja dan pelayanan lebih baik.

Hal ini menjadi tugas yang diemban agen perubahan yang juga telah didapuk menjadi pimpinan dan kepercayaan instansinya.

Salah satu hal yang paling penting dari tugas ini yakni berinisiatif, berani bertindak pada kebenaran dan menjadi contoh yang baik dalam tindakan seperti pelayanan.

Disamping itu agen perubahan ini juga bisa mendalami karakter anggotanya, melakukan evaluasi dan memiliki inovasi.

"Dari sinilah para agen ini dapat menggerakkan rekan, atau anggota dipimpinnya untuk ikut ke arah lebih baik," ujarnya.

Dia menambahkan sebelum disematkan pin agen perubahan ini, para ASN telah menjalankan tugasnya.

Akan tetapi dengan penyematan pin tersebut menandakan awal dari bentuk dan kinerja yang berbeda dari pemerintah.

"Dalam hal ini penerima PIN sangat dituntut konsistensinya dalam mempertahankan sikap dan tindakannya selama ini," lanjut dia.

Beberapa ASN yang menerima pin ini antara lain Titin Masfetrin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Camat Padang Barat sekaligus terbaik Sumbar Arfian, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medi Iswandi serta Tabliq dari bagian pertanahan.

Bila dilihat dari capaian prestasi saat ini kelima satu orang tersebut bisa menularkannya pada rekan lain.

Sementara itu salah satu warga Padang, Wiwik berharap kinerja pemkot dari hari ke hari semakin menunjukkan kemajuan.

Menurut ibu tiga anak ini, kesulitan utama yang dihadapi pemerintah yakni sulitnya mengorganisasi bawahan.

Akibatnya bawahan yang tak terkendali berakibat fatal untuk atasan, selain itu pelayanan prima yang diharapkan tidak terpraktikkan. (*)