Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan adanya tambahan 10 unit bus Trans yang akan beroperasi di daerah itu.
"Kan ada penolakan dari pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda). Jadi nanti akan dipanggil Organda dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)," kata Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim di Padang, Selasa.
Menurutnya, tambahan Trans Padang itu merupakan program dari pemerintah pusat dan sebenarnya memang menawarkan keselamatan para penumpang.
Ia menyampaikan selama ini kondisi pengemudi angkutan kota tidak semuanya tertib aturan atau masih ada yang ugal-ugalan serta dikemudikan anak di bawah umur.
"Jadi saat kedua pihak dipanggil semoga ditemui solusi terbaik permasalahannya," ujarnya.
Selain itu, ia menyebutkan DPRD Padang telah menerima surat masuk dari Organda terkait penolakannya terhadap wacana tambahan bus itu.
Sebelumnya Organda Padang menolak wacana pemerintah setempat untjk menambah 10 unit bus Trans Padang.
Ketua Organda Padang Sofyan mengatakan pihaknya menolak tambahan Trans Padang berdasarkan desakan para pengusaha angkutan.
Ia menyampaikan penolakan tersebut dikarenakan pemerintah melalui Dishubkominfo belum pernah mendiskusikan hal itu dengan Organda, baik lisan maupun tertulis.
"Apalagi pengelolaannya diberikan pada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Bunda PAUD Ny. Genny Hendri Septa Hadiri Tari Massal Murid TK Se Kota Padang
Kamis, 25 April 2024 19:36 Wib
Halal Bihalal Kecamatan Padang Barat, Hendri Septa Serahkan Bantuan UEP
Kamis, 25 April 2024 19:32 Wib
Polresta Padang bekuk jambret perempuan sebabkan korban luka berat
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib
Satu pekerja tewas di aliran sungai Kelok Hantu Bukittinggi-Padang
Kamis, 25 April 2024 17:15 Wib
Rencana pemberlakuan Braga bebas kendaraan
Kamis, 25 April 2024 16:30 Wib
Wali Kota Padang Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Posko aduan penonaktifan NIK di Jakarta
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Lahan sawah menyusut di Padang
Kamis, 25 April 2024 16:22 Wib