Legislator Sijunjung Minta Pembangunan Dilaksanakan Merata

id Sijunjung, DPRD, pembangunan

Sijunjung, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Aprisal Putra Bungsu meminta pembangunan di daerah itu dilaksanakan secara adil dan merata.

"Kami menilai pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum memenuhi prinsip tersebut secara maksimal di seluruh wilayah kecamatan yang ada," kata dia di Sijunjung, Selasa.

Dia menyontohkan, seperti alokasi pembangunan yang diperoleh Kecamatan Tanjung Gadang yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang didapatkan kecamatan lainnya baik dibidang sarana prasarana infrastruktur, pendidikan serta pertanian.

Kondisi itu, lanjutnya, cukup mengecewakan warga setempat karena belum bisa menikmati fasilitas jalan yang layak, gedung sekolah yang bagus serta sarana irigasi pertanian yang lancar untuk menunjang kehidupan yang menjadi hak mereka sebagai masyarakat daerah itu.

"Kecamatan Tanjung Gadang selalu hanya mendapatkan sisa-sisa anggaran yang tidak seberapa dalam pembahasan anggaran setiap tahunnya, yakni kurang dari 10 persen dari total anggaran yang ada," sesalnya.

Dibidang pendidikan, ia menilai di kecamatan tersebut sudah membutuhkan penambahan sekolah untuk tingkat SLTA karena dengan jumlah penduduk sekitar 20 ribu jiwa dan lokasi yang berada cukup jauh dari pusat-pusat pendidikan di daerah itu cukup menjadi kendala bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Fasilitas pendidikan SLTA yang hanya satu unit di daerah itu, dinilai tidak mampu menampung kegiatan wajib belajar sembilan tahun yang menjadi program nasional di bidang pendidikan.

Akibatnya tidak seluruh tamatan SLTP di Tanjung Gadang bisa ditampung oleh sekolah itu dan sebagian orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya ke daerah lain, kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Anang Hermansyah mengemukakan bahwa dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2016 ini masih terdapat sejumlah hal yang harus dibereskan.

"Pemerintah bersama stakeholder harus bersama-sama menuntaskan masalah," katanya di Jakarta, terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. (*)