Wapres Ingatkan Kepala Daerah Jangan Terjerat Hukum

Jakarta, (AntaraSumbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepala daerah yang baru terpilih agar tidak terjerat hukum.

"Selama 10 tahun, 10 menteri masuk penjara, 19 anggota dewan, kepala daerah, jangan sampai itu terjadi," kata Jusuf Kalla saat Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan gubernur Seluruh Indonesia serta wakil gubernur, bupati-wali kota dan wakil bupati-wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Wapres mengatakan negara ini membutuhkan pemimpin yang baik dan adil serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jusuf Kalla tidak ingin saat APBD dan APBN tumbuh tapi pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh.

"Artinya (anggaran) dibelanjakan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih untuk belanja operasional. Ketika ke kabupaten terpencil ada mebel buatan Italia, mobil mewah, jadi belanja ke operasional bukan untuk dorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengucapkan selamat kepada kepala daerah yang baru saja terpilih dan dilantik.

"Bagi yang lanjutkan selamat, yang baru selamat datang, semoga kita punya pencapaian tujuan yang sama," kata Jusuf Kalla.

Wapres mengatakan pemerintah pusat dan daerah punya tujuan yang satu, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur dengan berbagai cara dan langkah.

Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia tidak bisa terpisah dengan dunia dan banyak tantangan yang harus dihadapi.

"Saat ini tidak sebaik dahulu, banyak tantangan yang harus

diatasi," katanya.

Wapres juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak sebaik dahulu karena harga komoditas turun sehingga daerah penghasil pasti turun pendapatanya.

Jusuf Kalla juga mengatakan tantangan juga datang dari berubah sistem pemerintahan dari otoriter ke demokratis.

"Dalam politik terbuka akan dapat pujian dan kritik, kadang kritik lebih banyak, jadi harus siap," kata Wapres.

Jusuf Kalla mengatakan hanya pemimpin yang akan mencapai tujuan yang baik, perlu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik.

"Kita lebih baik stabilitas politik, ini harus dijaga. Dunia kwatir dengan masalah keamanan sehingga daerah harus jaga," katanya. (*)