Desa Kubang Dapat Dana Desa Rp1,075 Miliar

Painan, (AntaraSumbar) - Nagari (Desa Adat) Kubang di Kabupaten Pesisir Selatan mendapat kucuran dana nagari sebanyak Rp1,075 milliar pada tahun 2016.

"Rinciannya adalah sebanyak Rp608,072 juta dana nagari (dana desa) dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten sebesar Rp457,516 juta, " kata Wali Nagari (Kepala desa) Kubang, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, Indra Suherman di Painan, Rabu.

Untuk melakukan pembangunan di nagari tahun 2016, maka pemerintah nagari, Badan Musyawarah (Bamus) Nagari serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) secara bersama sama kini tengah melakukan pembahasan Rencana Anggarana Pendapatan Belanja (APB) Nagari.

Dari anggaran dana desa sebesar Rp608,072 juta tersebut sebanyak Rp148,850 juta diantaranya, pada tahun ini pemerintah nagari setempat melakukan pembangunan kelanjutan pembukaan jalan baru Sawah Paek Bukit Pinjaro-Bukit Kandang nagari setempat.

Kemudian dari dana desa itu juga pemerintahan nagari setempat melakukan pembangunan Jalan Pinto Rayo Lereng dengan anggaran Rp144.023 juta, rabat beton jalan Koto-Galagah sebanyak Rp110,197 juta.

Melakukan pembangunan jembatan Padang Talang dengan dana senilai Rp81,160 juta, rehab bendungan Sawah Tangah sebanyak Rp30,770 juta, saluran tersier Sawah Paek Rp20 juta, pembangunan saluran tersier Sungai Tapuih Rp20 juta, saluran tersier Sawah Koto Rp20 juta dan rehab saluran Durian Taba Rp20 juta.

Sedangkan anggaran ADD sebesar Rp457,516 juta diarahkan untuk pembangunan dasar (pondasi) kantor wali nagari sebanyak Rp35 juta dan pengadaan tanah pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak Rp45 juta, sisanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan hal-hal lain dianggap perlu.

"Penyusunan RAPB-Nagari yang dilakukan pemerintah nagari, bersama Bamus Nagari serta LPMN, yang bersifat fisik untuk tahun 2016 boleh dikatakan sudah final dan disepakati," ujarnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Pesisir Selatan Yespi Nawiarsih mengatakan, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2016, khususnya yang berasal dari APBN, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana desa tahun lalu (2015).

"Kami minta pemerintah nagari harus transparan dalam mengelola dana desa tersebut, dan program yang diusulkan dalam RAPB-Nagari benar-benar tepat sasaran sehingga program pembangunan yang dilaksanakan melalui dana desa menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat," katanya. (*)