Nusa Dua, (AntaraSumbar) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop membuka Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang dan Kejahatan Lintas Negara ke-6 yang akan menegesahkan dua dokumen hasil.
"Atas nama keketuaan bersama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua delegasi atas komitmen yang diberikan untuk mengatasi masalah peneyelundupan manusia dan perdagangan orang, dengan komitmen seperti ini kerja sama kita semakin kuat dalam mengahdapi tantangan ke depan," kata Menlu Rteno di Ruang Nusantara Hotel Westin Nusa Dua, Bali, Rabu.
Menlu Retno menyebutkan bahwa kerja Bali Process selama 14 tahun telah membuahkan hasil yang tidak sedikit, namun dengan bertambahnya tantangan di kawasan maupun global, upaya tesebut perlu ditingkatkan dua kali lipat.
Sebagai salah satu ketua, Menlu retno menekankan bahwa Bali Process perlu mengatasi masalah migrasi nonreguler dengan cara yang komprehensif.
Oleh karena itu, Bali Process harus bisa merespon situasi darurat dengan efektif tanpa mengabaikan faktor kemanusiaan, memperkuat mekanismem penegakan hukum, mampu mengutamakan masalah kemanusiaan, dan berkontribusi dalam mengatasi akar penyebab terjadinya migrasi nonreguler.
Kemampuan Bali Process untuk merespon situasi darurat didasari pengalaman pada Mei 2015 lalu saat kawasan Asia tenggara kedatangan arus migrasi nonreguler dari Laut Andaman dan Laut Bengal.
Lima negara yang terlibat dalam kejadian itu, yakni Bangladesh dan Myanmar sebagai negara asal, serta Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai negara terdampak, melakukan pendekatan yang terpisah-pisah karena Bali Process saat itu tidak memiliki mekanisme yang terpadu untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Menlu Retno.
"Dalam hal ini, Indonesia percaya bahwa aspek kemanusiaan harus diutamakan," lanjut dia.
Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process ke-6 dihadiri enam belas menteri, enam wakil menteri dan delegasi pejabat tinggi dari 45 negara anggota, enam organisasi internasional, serta 17 negara peninjau terkonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Enam organisasi internasional tersebut terdiri atas tiga anggota, yakni Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan Kantor PBB untuk Urusan Obat-obatan dan Kejahatan Lintas Negara (UNODC).
Tiga organisasi lainnya adalah Interpol, Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Program Pembangunan PBB (UNDP). (*)
Berita Terkait
AP II airports enforce new procedure for passenger departure process
Rabu, 20 Mei 2020 13:12 Wib
W Sumatra Accelerates Tender Process of Several Projects in 2018
Rabu, 4 April 2018 9:58 Wib
10 Dharmasraya Projects are in Auction Process
Kamis, 8 Maret 2018 21:22 Wib
Sutera Women Farmers Group Process Corn into Ice Cream
Rabu, 3 Januari 2018 16:15 Wib
Bukittinggi To Conduct Tender Process for Jam Gadang Pedestrians Area
Selasa, 2 Januari 2018 18:55 Wib
Process of W Sumatra Tourism Brand Does Not Final Yet
Sabtu, 9 Desember 2017 20:11 Wib
Menlu: Bali Process harus Bersatu Lawan Terorisme
Rabu, 23 Maret 2016 11:26 Wib
267 Peserta Ikut Pertemuan "Bali Process"
Selasa, 22 Maret 2016 11:32 Wib