Wagub: Pengembangan Masjid Raya Sumbar harus Nyaman

Padang, (AntaraSumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan, pengembangan Masjid Raya Sumbar sebagai ikon wisata religi harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung agar mereka mau datang kembali.

"Kenyamanan dan keamanan merupakan faktor penting dalam pengembangan wisata, karena itu harus sangat diperhatikan. Jangan sampai ada pungutan liar di sana," katanya di Padang, Senin.

Ia mengatakan, jika pengunjung sejak awal sudah merasa tidak nyaman, maka tidak mungkin mereka mau datang kembali dan harapan pemerintah serta masyarakat agar Masjid Raya Sumbar menjadi salah satu ikon wisata religus, tidak akan terwujud.

Menurutnya, untuk menjamin keamanan pengunjung di Masjid Raya Sumbar, perlu ada petugas Satpol PP yang disiagakan di sana.

"Satpol PP juga harus aktif untuk menjaga agar tidak ada pungutan liar di sana," katanya.

Ia mengatakan, kalau petugas Satpol PP tidak sanggup, maka Pemprov Sumbar akan meminta bantuan pada pihak kepolisian.

Kepala Bagian Agama Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Jumadi mengatakan, pihaknya berupaya untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung Masjid Raya Sumbar.

"Kita sudah mengkomunikasikan hal ini dengan pengurus masjid. Senin besok langsung rapat tentang hal ini," katanya.

Terkait ketersediaan air yang sempat dikeluhkan pengunjung, ia memastikan tidak ada lagi masalah.

"Sudah aman," katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang berkunjung ke Masjid Raya Sumbar mengeluhkan adanya pungutan penitipan sandal dan parkir di tempat tersebut.

Andre (35) warga Padang mengatakan, untuk titipan sandal dan sepatu dipungut Rp2.000 dan untuk parkir kendaraan sepeda motor Rp2.000.

"Sebenarnya Rp4.000 setiap kali mau shalat di sana bukanlah hal yang berat untuk dibayar, karena hitung-hitungan sebagai sedekah juga. Cuma terasa tidak nyaman saja, niat untuk beribadah tapi ada pembayaran pula," katanya.

Ia juga berharap kepada pemerintah dan pengurus Masjid Raya Sumbar bertindak untuk melarang pungutan yang membuat pengunjung tidak nyaman itu. (*)