KNTI: Bertambahnya Armada Pengawas Kelautan Belum Efektif

Jakarta, (Antara) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan bertambahnya armada pengawasan kelautan di Indonesia dinilai masih belum efektif karena masih ada tumpang tindihnya regulasi yang terkait dengan pengawasan laut tersebut.

"Tiap tahun ada penambahan kapal pengawas di berbagai institusi negara. Tersedia pula anggaran pengawasan di berbagai institusi tersebut. Namun, bertambahnya armada pengawasan di masa lalu belum diikuti signifikasi terhadap efektivitas keamanan di laut itu sendiri," kata Ketua Umum KNTI Riza Damanik, Jumat.

Menurut Riza, salah satu hambatannya adalah keterbatasan lingkup pengaturan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait.

Untuk itu, ujar dia, ada sejumlah prinsip yang harus dilakukan yaitu antara lain mengurai regulasi pengawasan di laut guna mencegah pemborosan dan benturan antarlembaga, serta memperkuat instrumen hukum untuk aspek pencegahan.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan kehadiran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga keamanan dan pengamanan di laut diharapkan bisa menghapus ego-sektoral antarpenegak hukum.

"Kehadiran Bakamla sudah sangat baik, hanya ego-sektoral penyakit republik ini," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut dia, fenomena ego-sektoral antara berbagai pihak penegak hukum merupakan indikator dari munculnya Satuan Tugas Anti-Pencurian Ikan yang berada di bawah pimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Terkait dengan banyaknya kapal ikan eks-asing yang "kabur" dari kawasan perairan Indonesia karena diduga tidak memiliki izin, Abdul Halim berpendapat fakta itu merupakan bukti belum sistematisnya upaya penegakan hukum di laut, mulai dari pengidentifikasian, penangkapan, penyidikan, dan penghukuman.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap melakukan langkah-langkah kebijakan yang fokus kepada aspek kedaulatan termasuk mengatasi pencurian ikan, di samping aspek lainnya yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rilis KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (20/1), struktur anggaran KKP dijalankan sesuai tiga pilar misi KKP, yaitu kedaulatan sebesar 18,19 persen dari keseluruhan anggaran, keberlanjutan dengan 67,58 persen, dan kesejahteraan sebesar 14,23 persen.

KKP juga telah menyiapkan anggaran belanja sebesar Rp13,8 triliun pada 2016 yang digunakan belanja untuk program dengan persentase sebesar 80 persen diperuntukan bagi masyarakat dan anggaran belanja untuk aparatur, yaitu sebesar 20 persen.

Dari pengelompokkan belanja program sesuai misi KKP tersebut, maka untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (yang digolongkan dalam misi kedaulatan KKP), dialokasikan hingga sebesar Rp1,67 triliun dari anggaran KKP di dalam APBN 2016. (*)