DPRD Anggarkan Rp1 Miliar Rehab Rumah Dinas Pimpinan

Padang, (Antara) - DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, menganggarkan dana sebesar Rp1 miliar dalam pagu anggaran 2016 untuk rehab rumah dinas pimpinan DPRD setempat yang dinilai sudah tidak layak huni.

"Ada perbaikan kamar, tambahan ruangan, rehab total lokasi parkir serta perbaikan fisik lainnya," kata Sekretaris DPRD Padang, Ali Basyar di Padang, Kamis.

Ia mengatakan rumah yang akan direhab itu bukan rumah dinas pimpinan sekarang, namun rumah Sekda Padang yang berada di Jalan Ratulangi dan diperuntukkan bagi Ketua DPRD Padang.

"Untuk rumah dinas Ketua DPRD yang sekarang akan diserahkan kepada pemerintah kota sesuai hasil rapat pimpinan," katanya.

Untuk pelaksanaan rehab itu, akan dilakukan pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pihaknya telah menyerahkan usulan lelang serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berminat dipersilahkan untuk ikut dalam pelelangan.

Menurutnya, selain rehab fisik bangunan, juga terdapat anggaran mobiler sebanyak Rp297,4 juta untuk memenuhi segala peralatan dan perlengkapan dalam rumah seperti lemari, meja dan lainnya yang dibutuhkan.

"Setelah rehab selesai dilaksanakan dan perlengkapan di dalamnya dilengkapi, maka Ketua DPRD Padang dapat menempati rumah tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, pembahasan terkait rehab rumah dinas Ketua DPRD Padang ini juga telah dibahas dalam rapat antara Komisi I yakni Wismar Panjaitan, Muzni Zen, Dinul Akbar, Ilham Maulana dan Faisal Nasir dengan sekretariat DPRD setempat yakni Sekretaris DPRD Padang Ali Basyar dan Asisten I Vidal Triza pada Selasa (26/1).

Anggota Komisi I, Dinul Akbar menilai anggaran tersebut cukup besar karena mencapai Rp1 miliar.

"Tentu butuh kepastian penggunaan dana tersebut, mengingat anggarannya sangat besar," ujarnya.

Anggota Komisi I lainnya, Faisal Nasir menyampaikan bahwa besar kecilnya anggaran dapat dilihat dari rencana rehab yang akan dilakukan.

Menurutnya, jika memang banyak perbaikan atau dibuat bertingkat dan sejenisnya, maka wajar anggaran yang disediakan besar.

"Jika perbaikannya tidak banyak, namun tetap menggunakan biaya yang besar, baru hal ini akan menjadi masalah," ujarnya. (*)