PLN: Sambungan 450-900 VA untuk Masyarakat Miskin

id PLN, Listrik, 450-900 VA

Painan, (AntaraSumbar) - Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan sambung baru bagi pengguna daya 450 VA dan 900 VA hanya untuk masyarakat kategori miskin dan rentan miskin.

Manajer PLN Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan, Tajri di Painan, Senin, menjelaskan pelayanan sambung baru daya 450 VA-900 VA saat ini hanya diberikan pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin.

Kelompok tersebut adalah rumah tangga masyarakat yang ditetapkan sebagai menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Selain itu, bagi rumah tangga penerima beras miskin (Raskin) dan yang tercatat sebagai pemegang kartu Jaminan Kersehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Kemudian bagi mereka yang memperoleh rekomendasi dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TP2KN)," jelas dia.

Ketentuan itu seiring dengan pemangkasan subsidi listrik, dari Rp66,15 triliun pada 2015, menjadi Rp38,39 triliun pada tahun 2016.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), penerima subsidi listrik di Indonesia hanya 24,7 juta rumah tangga yang tercatat miskin dan rentan miskin.

Akibatnya, tercatat 22,3 juta rumah tangga pelanggan 450 VA-900 VA, dari 45 juta pelanggan terancam pencabutan subsidi. Di Sumbar, berdampak pada lebih 90 persen pelanggan.

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat yang meminta sambung baru, agar datang langsung ke PLN. Dengan demikian, tidak tertipu dengan praktek calo yang kerap menetapkan harga tinggi.

"Atau bisa mendaftar secara online di website PLN. Harga jual daya untuk sambung baru itu hanya Rp750 per VA. Jadi, daya 900 VA hanya Rp975 ribu," terangnya.

Sementara, Camat Silaut, Syamwil, menyebutkan hingga kini sosialisasi dari PLN pada masyarakat terkait adanya pemangkasan subsidi listrik masih terkesan minim.

Hal itu mengakibatkan masyaralat kesulitan untuk sambung baru. Padahal, kinin sedikitnya 125 rumah tangga di Dusun Tuo, Nagari Silaut ingin mendaftar sambung baru.

"Permintaan itu seiring dengan berjalannya proyek listrik desa di daerah itu yang kini pengerjaannya hamper ramnpung," sebutnya.

Ia berharap, ke depan PLN untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat. sehingga tidak membingungkan masyarakat terkait adanya kebijakan baru. (cpw)