Payakumbuh, (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) 2014.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Benni Warlis di Payakumbuh Selasa mengatakan penghargaan itu diserahkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro kepada dirinya mewakili Wali Kota, di Gedung Dhanapala Kemenkeu Jakarta, Sabtu.
"Sebelumnya Pemkot Payakumbuh juga meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar," kata dia.
Ia mengatakan, penghargaan itu bukanlah tujuan yang utama melainkan media untuk terus bekerja serta berbenah dalam mengelola sistem keuangan daerah agar lebih baik pada masa yang akan datang.
Kemudian, juga bentuk dari nyata dari komitmen seluruh unsur aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Selain itu, juga cerminan bahwa antara pemerintah daerah bersama DPRD setempat mampu bersinergi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik.
Ia menyebutkan, di Sumbar tercatat ada sembilan kota dan kabupaten yang menerima penghargaan yang sama.
"Prestasi ini tidak akan membuat kita eforia, melainkan untuk memacu agar tetap bekerja maksimal sesuai prinsip keuangan daerah
Ia menambahkan, setelah menerima penghargaan tersebut, pihaknya melakukan Rapat Kerja Nasional dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Payakumbuh Syafwal mengatakan, berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan RI, kualitas LKPD itu terbilang cukup baik.
"Meski demikian, Kemenkeu terus mendorong seluruh daerah dan pusat untuk bekerja lebih baik, profesional, karena belum semuanya yang memperoleh WTP," kata dia.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota itu untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola keuangan, agar anggaran yang tersedia memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan bagi masyarakat.
"Kami akan memperkuat sistem keuangan internal dengan membuka klinik di DPPKA, karena sistem pengelolaan keuangan sudah berbasis akrual (standar akuntasi dan regulasi)," kata dia.
Salah seorang warga Payakumbuh Hendri menilai penghargaan tersebut bukti pemerintah setempat telah menggunakan serta melapor keuangan daerah dengan baik, serta dapat dipertahankan pada masa yang akan datang.
Selain itu, ia meminta pemerintah setempat jangan hanya puas dengan penghargaan tersebut, namun yang terpenting bagaimana anggaran yang tersedia itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. (*)
Berita Terkait
BPK Sumbar serahkan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan LKPD 2023 kepada Pemkot Padang
Rabu, 20 Maret 2024 4:41 Wib
Baznas Pesisir Selatan raih WTP keempat kali
Kamis, 2 November 2023 4:54 Wib
Pasaman Barat raih tujuh kali berturut-turut WTP dari BPK
Kamis, 25 Mei 2023 17:52 Wib
Tujuh Parpol di Padang Panjang dapat Opini WTP dari BPK RI
Selasa, 23 Mei 2023 15:39 Wib
Kesepuluh kalinya berturut-turut Bukittinggi raih prestasi Opini WTP
Jumat, 19 Mei 2023 14:22 Wib
Bukittinggi raih prestasi Opini WTP kesepuluh secara berturut dari BPK RI
Kamis, 18 Mei 2023 14:24 Wib
Pasaman Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut
Rabu, 17 Mei 2023 20:59 Wib
Pemerintah Kota Solok raih opini WTP tujuh kali berturut-turut
Sabtu, 13 Mei 2023 14:13 Wib